REPOSITORY PAIindonesia2021

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Judul Skripsi dalam penelitian ini adalah “Tugas dan Fungsi KUA dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama
Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini dilakukan
di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terkait ketentuan
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja
kantor urusan agama kecamatan, maka dalam suatu daerah dibentuk suatu KUA
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaanya, di Kota Pekanbaru
sendiri KUA berjumlah 12 unit, yang mana terdapat di setiap kecamatan 1 Kantor
Urusan Agama.
Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana
pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki
berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 2. Apa saja faktor
kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan di KUA Kecamatan Payung
Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 3.
Bagaimana implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat menurut perspektif fiqh siyasah?.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dilihat
dari jenisnya adalah hukum sosiologis yang bersifat lapangan (field research),
yaitu dengan cara survey langsung kelapangan. Jika dilihat dari sifat penelitian
maka menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki
berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
kurang berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya:
Lemahnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum
memadai dan keterbatasan anggaran. Dalam perspektif fiqh siyasah KUA sendiri
juga terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana KUA
menjadi Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk
memutuskan suatu atas nama umat dan juga menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat.
Kata Kunci : Tugas dan Fungsi KUA, Peraturan Menteri Agama, Perspektif,
Fiqh Siyasah

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Utari Nelviandi, -

99% mirip
REPOSITORY2022

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

NURMIATI, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
REPOSITORY2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Batu Bara, Siti Masithah

99% mirip
REPOSITORY2020

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Batu Bara, Siti Masithah

99% mirip
REPOSITORY2018

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Rizky, Leidi

99% mirip
REPOSITORY2018

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Rizky, Leidi

99% mirip
REPOSITORY2021

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Okta Sofia Rahmi, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

Utami, Lensa Gusti

99% mirip
REPOSITORY2019

Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)

Siregar, Asrinawati Oktavia

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Utari Nelviandi, - · 2020

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

NURMIATI, - · 2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · 2022

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Okta Sofia Rahmi, - · 2021

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PUJA WILANDA, - · 2021

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Utari Nelviandi, - · 2020

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

NURMIATI, - · 2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · 2022

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Batu Bara, Siti Masithah · 2020

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Batu Bara, Siti Masithah · 2020

Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)

Rizky, Leidi · 2018