REPOSITORY Umumindonesia2021

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PUJA WILANDA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Puja Wilanda, (2021) : Pelaksanaan Program Dana BOS Di Kecamatan Senapelan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru, dimana dalam pelaksanaan program tersebut terdapat masalah seperti masih adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru dan apakah penyaluran dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 13 sekolah sedangkan sampel yang dipilih ada 2 sekolah yaitu SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru.
Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru pada tahun 2017 diketahui adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah untuk melakukan perbaikan sekolah dan pada saat kenaikan kelas murid diminta untuk membeli buku pelajaran dan tempat sanitasi yang kurang memadai. Sedangkan untuk penyaluran dana BOS tersebut, diketahui bahwa dana yang disalurkan tidak diawal waktu sehingga pihak sekolah harus bisa mengatur dana yang ada untuk keperluan sampai dana disalurkan di tahap selanjutnya. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian yang penulis lakukan di sekolah tersebut diketahui pelaksanaan program dana BOS di SDN 3 dan SDN belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah.

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru

PARTISIPASI WARGA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL (STUDI KASUS: MTSN 3 PEKANBARU)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO

PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA TERHADAP KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA PADA MATA PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 PEKANBARU

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru

PARTISIPASI WARGA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL (STUDI KASUS: MTSN 3 PEKANBARU)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Literatur Terbaru yang Relevan

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pelaksanaan Needs Assessment Siswa untuk Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Pekanbaru

PARTISIPASI WARGA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL (STUDI KASUS: MTSN 3 PEKANBARU)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar