REPOSITORY PAIindonesia2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Hendri (2021) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang di berikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH, untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.
. Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu? 2. Bagaimana menurut Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ?.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Permasalahan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Mahato mengenai kevalidan data kelayakan peserta penerimaan PKH, Banyak masyarakat yang memepersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerimaan bantuan PKH namun tidak terdata dalam peserta penerimaan bantuan PKH artinya ialah pendataan program ini belum tepat sasaran dikarenakan adanya permasalahan nepotisme yaitu perangkat desa yang lebih mengutamakan keluarganya untuk mendapatkan bantuan PKH, meskipun dalam kriteria penerima bantuan PKH, keluarga tersebut tidak pantas untuk mendapatkan dana bantuan. Sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH. Hal itu diatur dalam pasal 43 undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.
Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwa faktor pendukung dari program keluarag harapan di Desa mahato adalah adanya bantuan dari pihak desa dan juga kerja sama yang cukup baik. Penghamabat dari program ini adalah kurang adanya sosialisasi yang lebih luas oleh pihak desa dan juga tidal adanya pendampingan yang cukup bagi masyarakat yang kurang paham dengan alur administrasi program ini. Dalam program ini menurit fiqh siyasah masih adanya kekurangan karena belum memenuhi adari asas hak pemenuhan masyarakat dan penerapan dari program ini.

Kata Kunci : Pelaksanaan, PKH, Fiqih Siyasah

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2022

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSNAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA COVID-19 DI DESA LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

GOMGOM MARULI PURBA, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Sagala, Mhd Fadhil

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Kurniawan, Abdul

99% mirip
REPOSITORY2024

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA HURIP JAYA KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI

FAUZI, ACH

99% mirip
REPOSITORY2020

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PADANG LUAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

RENA DARYANI, -

99% mirip
REPOSITORY2018

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PRORGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MUARA JALAI KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR

ELFI SYARAH

99% mirip
REPOSITORY2020

Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)

Pertiwi, Dwi Ambar

99% mirip
REPOSITORY2020

Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)

Pertiwi, Dwi Ambar

99% mirip
REPOSITORY2026

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUKAMEKAR KECAMATAN SUKAWANGI KABUPATEN BEKASI

Albina, Fiki Paradise

99% mirip
REPOSITORY2022

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TAMBELANG KABUPATEN BEKASI

RAHMA,, FIKAAULIA

99% mirip
REPOSITORY2010

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Robin Darmendra

99% mirip
REPOSITORY2023

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan