REPOSITORY PAIindonesia2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau
sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ( Suatu
Pendekatan Fiqh Siyasah). Latar belakang pemilihan judul ini yaituadanya
Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Kabupaten Indragiri Hulu yang
terlihat tidak dilaksanakan di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang
kabupaten Indragiri Hulu. Maslah pokok penelitian ini adalah bagaimana tugas
dan wewenang kepala desa menurut Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal
3, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa
Pulau Sengkilo, apa kendala kepala desa dalam melaksanaan Peraturan Daerah
No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 di desa Pulau sengkilo,serta untuk mengetahui
bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Wewenang Kepala Desa.
Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah sepuluh (10) orang, yang
terdiri dari satu orang Kepala Desa dan sembilan orang Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) yang ada di desa Pulau Sengkilo. Dikarenakan jumlah populasi
sedikit, maka seluruhnya dijadikan sampel (Total Sampling ). Data primer
diperoleh dari Kepala Desa dan anggota BPD, sedangkan data sekunder diperoleh
dari dokumentasi, arsip serta buku-buku yang terkait yang dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dokumentasi serta tinjauan pustaka.
Hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau
Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu secara umum kurang
baik, dikarenakan anggota BPD desa Pulau Sengkilo belum dapat melaksankan
perannya dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah nomor 2
Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau
Sengkilo, hal ini dapat dilihat dari aspek ketidakeaktifan anggota BPD, karena
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun faktor kendalanya adalah kurangnya pengetahuan Kepala Desa dan
anggota BPD tentang Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 ini, rendahnya latar
belakang pendidikan Kepala Desa dan anggota BPD desa Pulau
Sengkilo,kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan anggota BPD, serta
rendahnya penghasilan kepala Desa dan anggota BPD sehingga dapat membuat
kepala Desa dan anggota BPD tidak bisa bekerja secara maksimal dalam
menjalankan pemerintahan desa.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas
dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau Sengkilo ini belum berjalan diatas
prinsip kemashlahatan umat seperti yang tertuang dalam Fiqh Siyasah Islam.
Konsep dasar kepemimpinan yang tertuang dalam Fiqh siyasah yaitu amanah,
berlaku adil tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, kebebasan berfikir
sesuai syariah, serta menghidupkan prinsip bermusyawarah. Hal ini tidak
diterapkan di dalam kepemimpinan kepala desa di Desa Pulau sengkilo.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Literatur Terbaru yang Relevan

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah