KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Abstrak / Ringkasan

Utari Nelviandi (2020) : Kepemilikan Rumah Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya Kepemilikan Rumah Bersubsidi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Muamalah pada Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Adapun yang menjadi latar belakang dalam kepemilikan rumah bersubsidi ini ialah banyaknya terjadi kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak Developer dan Nasabah yang melanggar aturan dari PERMENPUPR Nomor 26 Tahun 2016 dan Bank BTN, hal inilah yang mengakibatkan tidak tepat sasaran dalam mendapatkan KPR Subsidi, yang semestinya Kepemilikan rumah subsidi dimiliki oleh Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah yakni untuk mensejahterakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tapi malahan sebaliknya banyak mereka yang mampu dari segi finansial yang mendapatkan KPR Subsidi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja syarat dan prosedur kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 26 tahun 2016, kemudian bagaimana penggunaan kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 26 tahun 2016 dan bagaimana kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 26 tahun 2016 Perspektif Fiqh Muamalah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan prosedur kepemilikan rumah bersubsidi, untuk mengetahui bagaimana penggunaan kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakayat nomor 26 tahun 2016 dan untuk mengetahui kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 26 tahun 2016 Perspektif Fiqh Muamalah.
Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dari penelitian ini berjumlah 54 nasabah. Sampel untuk sementara dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yaitu 2 orang dari Developer dan 10 Nasabah di Perumahan Karya Wisata di Desa Kandis. Karena keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan metode Acidental Sampling. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi dengan melampirkan beberapa dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode Analisis Kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.
Berdasarkan analisis data dari Perspektif Fiqh Muamalah, maka diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan rumah bersubsidi dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 26 tahun 2016 pada Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak masih banyak terjadi kecurangan dan terdapatnya gharar baik dari segi persyaratan maupun proseduralnya dan terjadinya dua akad dalam satu transaksi dalam hal penggunaan kepemilikannya dimana nasabah kembali menyewakan rumah subsidi kepada orang lain yang dalam hal ini sangatlah dilarang. Hal inilah yang menimbulkan kezholiman dan kesengsaraan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) / mereka yang layak mendapatkan KPR Subsidi.

Topik Terkait

Sitasi