IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Okta Sofia Rahmi, (2021) : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemondokan Atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.Salah satu wewenang camat dalam Keputusan Camat Rumbai Kota Pekanbaru Nomor: Kpts/23/KR/IX/2014 Perihal mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Rumbai adalah dalam hal pemberian rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos.
Permasalahan ini timbul karena Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Rumbai dalam hal kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya dalam hal pengurusan izin rumah kos terbukti tidak adanya pengetahuan pemilik rumah kos tentang izin rumah kos, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya mengurus izin rumah kos karena mereka beranggapan pengurusan izin rumah kost berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya, Waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya dalam pemberian rekomendasi izin pemondokan/rumah kos dengan waktu tunggu pemohon dan proses penyelesaian masih terlalu lama selama 2 (dua) hari padahal dalam SOP di katakan hanya proses penyelesaian hanya 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja, dan juga Berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa masih adanya petugas/pegawai yang minta biaya dalam pengurusan rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos kepada masyarakat, padahal biayanya gratis.
Hal ini dianggap penting karena usaha rumah kos dianggap menguntungkan terlebih jika berlokasi di daerah-daerah strategis di sekitar universitas sebagai pusat pendidikan. Namun hal ini tidak diiringi dengan kewajiban dari pemilik usaha untuk mengurus izin rumah kos sebagai suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai merupakan wilayah yang strategis bagi berdirinya beberapa perguruan tinggi saat ini, seperti Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Politeknik Caltex Riau (PCR), Fakultas Pejaskes Universitas Riau (UR) dan lain-lain. Dari hasil wawancara dan observasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemondokan atau Rumah Kos) belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keluhan dari masyarakat yang sedang mengurus surat rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos tentang pelayanan kantor camat Rumbai yang masih kurang dari segi informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan juga mengenai waktu penyelesaian surat rekomendasi.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemondokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Topik Terkait

Sitasi