Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

Abstrak / Ringkasan

Akuntabilitas saat ini menjadi salah satu tuntutan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maraknya kasus korupsi di berbagai instansi pemerintahan menjadikan alasan utama pentingnya peningkatan pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa asas-asas pengelolaan keuangan desa itu adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala informasi tentang kinerja instansi pemerintahan sebagai bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit dan membandingkannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan di Desa Sei Musam Kendit telah accountable, namun dalam tahap perencanaan dan pertanggung jawaban masih belum sempurna. Berbagai kendala yang di hadapi adalah tidak sesuainya ketepatan waktu dalam proses kesepakatan dan penyampaian Raperdes tentang APBDes, Laporan Pertanggung Jawaban belum terpublikasi secara menyeluruh, serta belum adanya media informasi yang mudah di akses masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Topik Terkait

Sitasi