REPOSITORY Umumindonesia2022

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

NURMIATI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
NURMIATI, (2021): Hak Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kampar.
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (empiris) dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian dengan prosedur menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan pada tahap berikutnya, memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sudah terlaksana, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap KIA tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak.
Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat atau kegunaan KIA. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar agar lebih memfokuskan pada penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana mestinya dan melakukan sosialiasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil seperti ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya KIA tersebut, kemudian dinas yang bersangkutan lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kampar dan selalu memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan KIA.
Kata Kunci: Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Literatur Terbaru yang Relevan

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Sei Musam Kendit Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar