Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“undang”

739 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2021

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Yanthi, Syahri Arma · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang seorang karyawati yang bekerja di perusahaan swasta di kec. Medan Helvetia yang tidak menerima upah hanya karena dia mengambil cuti melahirkan dan kemudian dia diberhentikan tanpa pesangon dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengupahan cuti melahirkan menurut Undang-…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003,TENTANG ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI’AH

ARBAKMIS LAMID, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Advokat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie, yang tugasnya adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Advokat dikenal dengan sebutan pembela. Pembela sebenarnya hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Salah satu tugas para Nabi untuk mebawa keben…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu fakto…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak dari pemberlakuan UndangUndang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat terkait tingkat pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili perkara dispensasi nikah dan landasa…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah · Repository UIN Sumatera Utara

Keadaan darurat ialah keadaan dimana suatu Negara mengalami situasi yang genting hingga mengancam tertib umum dalam satu waktu tertentu yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal dan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 seb…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Di tinjau Dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)

Sipahutar, Marito · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019).“yang merupakan kajian ilmiah mengenai permasalahan penanganan fakir miskin.dalam penelitian ini penulis dapat menemukan masalah yang me…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN

Aferiadi Amidiarta, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hukum Islam syarat poligami adalah mampu dan adil dalam nafkah. Dalam UU No 1 Tahun 1974 poligami memiliki dua syarat yaitu syarat alternatif dan Syarat kumulatif, sebagian dari dua syarat ini tidak sama atau tidak dijumpai dalam fiqh maka ini menjadi masalah dalam kalangan masyarakat sehingga mereka ada yang setuju dengan Undang-Undang dan ada ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Peran Ulama Di Kotapinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian)

Harahap, Sahfitriani · Repository UIN Sumatera Utara

Judi atau berjudi dalam hukum Islam diberi batasan “halal dan haram” yang berdasarkan pada suatu niat dan tujuan dari permainan tersebut. Disamping itu dalam definisinya judi memakai batasan dalam bentuk “permainan” dan melibatkan harta atau uang sebagai alat pertukaran atau barter, defenisi lain dari perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempert…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)

Dwi Rizky, Siallagan · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul: “Melakukan Penukaran Harta Wakaf berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al-Qudamah (Analisis UU RI NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” betujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Al-Qudamah tentang melakuan penukaran harta wakaf berupa masjid dan pendapat manakah yang paling rele…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2018 TENTANGMPR, DPR, DPD DAN DPRD DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH

HANUM, FARIDAH · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul : ‚Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan RUU pembentukan dan pemekaran serta Penggabungan Derah Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Dalam Konteks Fiqh Siyasah.” Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan DPD berdasarkan …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY Umumindonesia2018

Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003)

Fajril Anwar Ahda · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Rekruitmen adalah suatu proses dalam mencari dan menemukan calon tenaga kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Dalam pelaksanaan rekruitmen tenaga pendidik, terdapat beberapa masalah yang sering terjadi yaitu masalah perencanaan yang kurang matang. Kemudian dari segi waktu dalam penginformasiaan adanya rekruitmen tenaga pendidik terla…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )

Afder Darius · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bolehkah seorang wanita memberi persyaratan kepada calon suaminya agar tidak berpoligami? Apakah persayaratan seperti ini tidak melanggar syari’at? Apakah suami kelak wajib memenuhi persyaratan seperti ini? Atau bolehkah melanggar janjinya untuk tidak berpoligami karena ada kemaslahatan yang lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasah).

Idris Ismail · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di antara lembaga yang berperan menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional (DSN ). DSN adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang bagi beroperasinya perekonomian syariah da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

ANDIKA MUZAKKA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Andika Muzakka (2017) : Analisis Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan berdaya saing yang ketat, membuat pemilik perusahaan-perusahaan untuk berusaha meningkatkan kualitas kinerja usahanya ya…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh · Repository UIN Sumatera Utara

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskript…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

HUKUM PENAMBANGAN EMAS DI DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI)MENURUT FATWA MUI NOMOR 22 / 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Batubara, kari Yusnan · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini mendeskripsikan tentang hukum pelaksanaan penambangan emas di DAS (daerah aliran sungai) di Kecamatan Ulu Pungkut ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyak…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pelaksanaannya Dikalangan Jamaah Tabligh” (Studi Kasus Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat). Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya beberapa oknum dari anggota Jamaah Tabl…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2015

SANKSI JARIMAH KHAMAR MENURUT UNDANG-UNDANG (StudiKomperatifAntaraKanunJinayahSyari’ah Negeri Kelantan DarulNaimdanQanunProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Syed Mohd Muhyiddin Bin Syed Omar Al-Yahya · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini berjudulSanksi Jarimah KhamarMenurut Undang- UndangStudiKomperatif Antara Enakmen Kanun Jinayah Syari’ah Negeri Kelantan Darul Naim dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Islam melarang umatnya melakukan perkara yang mendatangkan mudharatsama ada kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat. Salah satu perkara atau perbuatan yang sangat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2015

HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sri Romiyana · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Skripsi ini adalah : “HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974” Hak Ijbar di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjad…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 4 / 37 Berikutnya →