KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu faktornya yaitu kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari tugas dan wewenang tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Kemudian untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Kepala desa menurut UU. No. 6/2014.
Adapun jenis penelitian ini adalah peneltian pustaka (library research ) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu kedudukan kepala desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 undang-undang no.6/2014 tentang tugas kepala desa yaitu, penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014 sudah sejalan dengan prinsip fiqih siyasah yang mana tugas dan wewenang yang diberikaan kepada seorang pemimpin itu merupakan sebuah amanat, dan juga memimpin itu berarti siap melayani masyarakat.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Desa.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng
Tanjung, Rini
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng
Tanjung, Rini
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA
POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)
Ahmad Riadi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
RAZI AKMAL
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)
Ahmad Riadi · 2014
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
RAZI AKMAL · 2018
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni · 2014
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Ilin Sundari, - · 2019
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)
Aprida, Vivit · 2021
Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)
Sandika, Sandika · 2021
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng
Tanjung, Rini · 2019
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng
Tanjung, Rini · 2019
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018