REPOSITORY PAIindonesia2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu faktornya yaitu kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari tugas dan wewenang tersebut belum sepenuhnya dijalankan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Kemudian untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Kepala desa menurut UU. No. 6/2014.
Adapun jenis penelitian ini adalah peneltian pustaka (library research ) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif.
Hasil penelitian ini yaitu kedudukan kepala desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 undang-undang no.6/2014 tentang tugas kepala desa yaitu, penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014 sudah sejalan dengan prinsip fiqih siyasah yang mana tugas dan wewenang yang diberikaan kepada seorang pemimpin itu merupakan sebuah amanat, dan juga memimpin itu berarti siap melayani masyarakat.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Desa.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2022

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit

99% mirip
REPOSITORY2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika

99% mirip
REPOSITORY2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit

99% mirip
REPOSITORY2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika

99% mirip
REPOSITORY2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini

99% mirip
REPOSITORY2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini

99% mirip
REPOSITORY2018

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA

99% mirip
REPOSITORY2014

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi

99% mirip
REPOSITORY2018

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL

99% mirip
REPOSITORY2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni

99% mirip
REPOSITORY2022

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, -

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · 2022

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018

POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH (Study Kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)

Ahmad Riadi · 2014

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KEPALA DESA DALAM MEMANFAATKAN KEKAYAAN ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUNGAI PINANG KEC. HULU KUANTAN KAB. KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

RAZI AKMAL · 2018

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, - · 2022

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Ilin Sundari, - · 2019

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · 2022

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · 2022

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit · 2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit · 2021

Kewenangan Kepala Desa dalam Menyusun dan Menetapkan Anggaran Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Biak Muli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)

Sandika, Sandika · 2021

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · 2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · 2019

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018