REPOSITORY PAIindonesia2015

HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Sri Romiyana · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Judul Skripsi ini adalah : “HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN UNDANG-UNDANG NO.
1 TAHUN 1974” Hak Ijbar di sini merupakan suatu kekuasaan seorang wali (bapak atau
kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa
persetujuan dari yang bersangkutan. dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan
terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya
adalah bapak dan kakek. dalam hukum Islam (fiqh), Terutama dikalangan empat
mazhab masih mengakui adanya hak Ijbar. Adanya hak Ijbar ini maka kebebasan
seorang anak atau cucu perempuan jadi terbatas dan ada ketidakseimbangan hak
diantara keduanya. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 wali merupakan
syarat perkawinan tetapi dalam kaitannya dengan hak Ijbar, undang-undang ini
lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini
tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1). Sehingga terdapat
perbedaan hukum diantara kedua produk hukum tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakan
untuk memperoleh data penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat
deskriftif-analisis-komparatif yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep
hak Ijbar dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan
kedua perspektif tersebut. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan
normatif-yuridis. Untuk pengumpulan data terbagi menjadi dua yakni sumber
utama dan sumber sekunder. Analisisnya secara kualitatif dengan menggunkan
instrumen analisis induktif (menganalisis produk pemikiran para ulama fiqh
tentang hak Ijbar dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran
mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara
komprehensif dan komparatif (membandingkn).
Berdasarkan analisis dari pembahasan, maka Imam Syafi’i masih
mengakui adanya hak Ijbar, dua pendapat tentang hak Ijbar, yakni pertama
Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi’i ini mereka berpendapat
bahwasannya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan
tidak sah jika tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek
mempunyai hak Ijbar, baik wanita gadis yang belum dewasa, gadis dewasa,
maupun janda.sedangkan dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan
tidak mengakui adanya hak Ijbar. Karena berdasarkan atas persetujuan calon
mempelai. Sehingga perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan dari
pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi perkwinan maka yang bersangkutan
dapat melakukan pembatalan di depan pengadilan.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH

99% mirip
REPOSITORY2019

MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN

Aferiadi Amidiarta, -

99% mirip
REPOSITORY2020

WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN BAGI GADIS DAN JANDA (BALIGH) MENURUT PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH

Harliza, -

99% mirip
REPOSITORY2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, -

99% mirip
REPOSITORY2017

Hak ijbar wali di desa perupuk kecamatan lima puluh kab. batubara ditinjau dari uup no.1 tahun 1974

Habibi, Ilham

99% mirip
REPOSITORY2017

Hak ijbar wali di desa perupuk kecamatan lima puluh kab. batubara ditinjau dari uup no.1 tahun 1974

Habibi, Ilham

99% mirip
REPOSITORY2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin

99% mirip
REPOSITORY2018

Kesahan perkawinan orang berbeda agama menurut putusan ma no. 1400k/pdt/1986(analisis uu no. 1 tahun 1974 dan khi)

Marpaung, Nurul Farhana

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
REPOSITORY2016

Kewajiban suami dalam memberi nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam serta pelaksanaannya di kalangan jamah tabligh (Studi Kasus Jamaah Tabligh Di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat)

Taufiq, Taufiq

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan