Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) Dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqh Siyasah).

Abstrak / Ringkasan

Di antara lembaga yang berperan menggerakkan perekonomian syariah di
Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional
(DSN
). DSN adalah sebuah lembaga yang
dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Di antara tugasnya adalah mengeluarkan
fatwa yang menjadi landasan peraturan yang dikeluarkan instansi yang berwenang bagi
beroperasinya perekonomian syariah dan fatwa tersebut mengikat Dewan Pengawas
Syariah
(DPS
)untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di masing-masing Lembaga
Keuangan Syariah.
Fatwa muncul sebagai jawaban pertanyaan terhadap kasus hukum syariat yang
ditanyakan penanya, dimana yang memberikan jawaban disebut mufti, sedang bertanya
disebut mustafti, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang bertanya disebut dengan istifta.
Adapun fatwa DSN adalah fatwa yang dijawab dan dikeluarkan secara kolektif oleh
Mufti pada lembaga Dewan Syariah Nasional MUI tentang perekonomian syariah di
Indonesi.
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya sampai Juni tahun 2011 setidaknya 43
fatwa yang dijadikan dasar operasional industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa masih banyak fatwa yang belum diserap menjadi
regulasi, terutama fatwa yang dikeluarkan sebelum munculnya Undang Undang
Perbankan Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut penulis mencoba mengkaji bagaimana
kriteria penyerapan fatwa DSN untuk diregulasi oleh Bank Indonesia sehingga menjadi
peraturan perundang-undangan yang menjadi kemajuan lembaga Keuangan Syariah dan
Industri Keuangan Non Syariah, dan bagaimana eksistensi fatwa DSN dalam sistem
hukum Indonesia.
Fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai dengan tahun
2015tidak kurang dari 96 fatwa yang dihasilkan; yang terdiri dari 11 (sebelas ) jenis/tema
seperti: Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Perasuransian Syariah, Akuntansi
Syariah, Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Multi Level Marketing Syariah,
Penjaminan Syariah, Komoditas Syariah, Properti Syariah dan Pensiunan Syariah.
Mengingat banyaknya fatwa yang akan dianalisis maka diaplikasikan teknik Proportional
Stratified Random Sampling untuk mendapatkan prosentase penyerapan fatwa ke dalam
regulasi. Dengan cara demikian dari 30% random sampling maka ditemukan 32 fatwa.
Berdasarkan hasil penelitian penulis 32 fatwa tersebut diukur dengan empat kriteria
penyerapan fatwa menjadi regulasi. Pertama bahwa fatwa tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan peraturan perundangan. Kedua, bahwa fatwa diusulkan oleh pihak
operator dan regulator. Ketiga, bahwa fatwa menyangkut kepentingan umum. Keempat
bahwa fatwa dibuat secara rinci dan mendetail. Data kualitatif yang diungkap dengan
teknik random samplingtersebut dianalisis dengan menggunakan modelMiles dan
Huberman, yaitu: merangkum data, mendisplay data dan verifikasi, sehingga ditemukan
hasil penyerapan sebesar 88% fatwa diserap ke dalam regulasi menjadi peraturan
perundangan.
Eksistensi fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum Indonesia dimana ia menjadi
sumber hukumnya karena telah dinyatakan sebagai ketentuan peraturan yang mengatur,
baik bagi perbankan syariah maupun industri keuangan non bank, maka jawabannya
vii
dalam hal itu dapat diperhatikan pada pasal 8 ayat
(2) UU No 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena peraturan Bank Indonesia termasuk
dalam jenis hierarkhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang keberadaannya
mengikat secara normatif sebagai sumber hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
Di samping itu, fatwa DSN-MUI dalam kontek fiqh siyasah adalah mewujudkan
keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah karena bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat industri perbankan syariah dan industri non bank di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan politik hukum penulis menggabungkan beberapa teori seperti
Teori Reseptio in complexu oleh LWC Van den Berg, Teori Reseptio A Contrario oleh
Hazairin, Teori Sosiological Yurisprudence oleh Eugen Erligh, Teori Siyasah Syar’iyah
oleh Abdul Wahab Khallaf dan teori Lingkaran Konsentris oleh Tahir Azhari,dimana
bersinerji agama, hukum dan negara di Indonesia, serta teori Saudara kembar al-Gazali
bahwa negara dan agama bagaikan saudara kembar yang saling merindukan, maka
kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi
mengikat secara normatif, sehingga syariah compliance dapat diimplementasikan dan
seperangkat aturan regulasi lainnya baik dari PBI maupun OJK menjadi suatu
keniscayaan. Kehadiran lembaga Otoritas Jasa Keuangan
(OJK
) yang diberi wewenang
oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk mengatur dan
mengawasi kegiatan jasa keuangan di Indonesia.
Sebagai konklusi, eksistensi fatwa DSN dalam konteks fiqh siyasah tergambar
sebagai sarana pemicu dan pemacu bersinerjinya teori lingkaran konsentris dan saudara
kembar ataupun siyasah syar’iyah di negara kesatuan Republik Indonesia yang diwadahi
oleh UUD 1945 sebagai konstitusi.

Topik Terkait

Sitasi