REPOSITORY PAIindonesia2017

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah
diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian
beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma
yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di
dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat menjatuhkan talaknya di
mana dan tanpa alasan apapun, karena talak tersebut adalah hak mutlak suami.
Persoalannya, kenyataan tersebut menimbulkan ketidak pastian bahkan kekacauan
hukum.
Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fatwa ijtima’ MUI IV tahun 2012 tentang
pengesahan talak di luar pengadilan, Merekonstruksi Undang-undang Perkawinan
di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian kepustakaan
(library research
), dan menjadikan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012
sebagai sumber data utamanya. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan
metode analisis berupa normatif kualitatif dan content analysis.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, Pasal 39 UndangUndang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya merupakan
formulasi hukum ideal yang membawa banyak kemashlahatan bagi istri dan anakanak.

Namun karena ketentuan tersebut belum tersosialisasi dengan baik sampai
sekarang, dan belum adanya sanksi pidana bagi pelaku penjatuhan talak di luar
pengadilan, sehingga praktik di tengah masyarakat sebagaimana ketentuan yang
terdapat dalam kitab fikih klasik, maka nilai yang hidup di tengah masyarakat itu
harus direspon dengan baik. Kedua, Fatwa Ijtima’ Ulama MUI tentang Talak di
Luar Pengadilan, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang telah
menjatuhkan talak di luar pengadilan untuk mengajukan perkara itsbât thalâq, lalu
Pengadilan Agama yang akan menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian
menurut syarak, merupakan satu solusi yang berdampak positif
(mashlahah
) atas
praktik talak di luar pengadilan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.
Ketiga, Solusi yang diberikan dalam Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tentang Talak
di Luar Pengadilan tersebut akan lebih efektif dalam mendudukkannya sebagai
hukum istitsnâ`î, jika pelaku yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut
ditindak melalui sarana/pendekatan pidana
(penal approachment
). Keempat,
Norma itsbât thalâq di Pengadilan Agama dan sanksi pidana bagi suami yang
menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut harus dimuat dalam Undangundang
Nomor 1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2019

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua

99% mirip
REPOSITORY2019

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak

99% mirip
REPOSITORY2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak

99% mirip
REPOSITORY2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin

99% mirip
REPOSITORY2020

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

YON PUTRA, -

99% mirip
REPOSITORY2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH

99% mirip
REPOSITORY2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, -

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh

99% mirip
REPOSITORY2017

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Arifyanto, Gatot Teguh

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua · 2019

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua · 2019

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · 2020

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah

Chairunisak, Chairunisak · 2020

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin · 2014

DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018

NUR YASIN, - · 2020

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

YON PUTRA, - · 2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH · 2021