ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah
diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian
beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma
yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di
dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat menjatuhkan talaknya di
mana dan tanpa alasan apapun, karena talak tersebut adalah hak mutlak suami.
Persoalannya, kenyataan tersebut menimbulkan ketidak pastian bahkan kekacauan
hukum.
Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fatwa ijtima’ MUI IV tahun 2012 tentang
pengesahan talak di luar pengadilan, Merekonstruksi Undang-undang Perkawinan
di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian kepustakaan
(library research
), dan menjadikan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012
sebagai sumber data utamanya. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan
metode analisis berupa normatif kualitatif dan content analysis.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, Pasal 39 UndangUndang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sesungguhnya merupakan
formulasi hukum ideal yang membawa banyak kemashlahatan bagi istri dan anakanak.
Namun karena ketentuan tersebut belum tersosialisasi dengan baik sampai
sekarang, dan belum adanya sanksi pidana bagi pelaku penjatuhan talak di luar
pengadilan, sehingga praktik di tengah masyarakat sebagaimana ketentuan yang
terdapat dalam kitab fikih klasik, maka nilai yang hidup di tengah masyarakat itu
harus direspon dengan baik. Kedua, Fatwa Ijtima’ Ulama MUI tentang Talak di
Luar Pengadilan, yang pada pokoknya mengharuskan pihak yang telah
menjatuhkan talak di luar pengadilan untuk mengajukan perkara itsbât thalâq, lalu
Pengadilan Agama yang akan menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian
menurut syarak, merupakan satu solusi yang berdampak positif
(mashlahah
) atas
praktik talak di luar pengadilan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.
Ketiga, Solusi yang diberikan dalam Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tentang Talak
di Luar Pengadilan tersebut akan lebih efektif dalam mendudukkannya sebagai
hukum istitsnâ`î, jika pelaku yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut
ditindak melalui sarana/pendekatan pidana
(penal approachment
). Keempat,
Norma itsbât thalâq di Pengadilan Agama dan sanksi pidana bagi suami yang
menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut harus dimuat dalam Undangundang
Nomor 1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, -
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, -
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, -
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, - · 2021
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, - · 2020
PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)
MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR, - · 2019
MAQASID SYARIAH SYARAT POLIGAMI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN FIQH PERKAWINAN
Aferiadi Amidiarta, - · 2019
Literatur Terbaru yang Relevan
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021