Dampak Hukum Perjanjian Pra Nikah Dengan Pengajuan Syarat untuk Tidak Poligami (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam )

Abstrak / Ringkasan

Bolehkah seorang wanita memberi persyaratan kepada calon suaminya agar
tidak berpoligami? Apakah persayaratan seperti ini tidak melanggar syari’at?
Apakah suami kelak wajib memenuhi persyaratan seperti ini? Atau bolehkah
melanggar janjinya untuk tidak berpoligami karena ada kemaslahatan yang lain?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum perjanjian pra nikah
dengan pengajuan syarat untuk tidak poligami ditinjau dari perspektif UU No. 1
Tahun 1974 dan hukum Islam.
Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan
(library research
), yang
menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah
yang telah dirumuskan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah: UU No. 1
Tahun 1974, KHI, dan kitab-kitab fiqih klasik, seperti; al-Mabsûth karya alSyarkhasî,
al-Furûq karya al-Qarafî, Fat? al-Mu’în karya Zainuddîn al-Malibarî,
dan al-Mugnî karya Ibn Qudâmah. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku
buku yang bercorak komparasi, seperti: Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu karya
Wa?bah al-Zuhailî, Fiqh ‘ala Madzâhib al-‘Arba’ah karya Abdurra?man al-Jazirî,
dan Bidâyah al-Mujtahîd karya Ibnu Rusyd, serta buku-buku yang memiliki
korelasi dan relevansi dengan judul penelitian.
Hasil penelitian ini adalah pertama, Undang-undang No. 1 Tahun Tentang
Perkawinan tahun 1974
(termasuk juga KHI
), menyebutkan bahwa pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan
harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu:
(1)
Tidak menyalahi hukum syari’at yang disepakati.
(2) Masing-masing pihak rela
atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak
manapun. (3) Harus jelas dan gamblang. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa
yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para
pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Kedua, mengenai
tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak berpoligami,
terjadi perbedaan pendapat:
(1)Menurut pendapat mazhab Hanafi syaratnya batal
namun akad nikah sah.
(2)Mazhab Maliki memandang persyaratan ini merupakan
persyaratan yang makruh. Syaratnya tidak wajib dilaksanakan, tapi boleh ditaati.
Ketiga, mazhab Syafi’i menganggap bahwa persyaratan seperti ini tidak
diperbolehkan. Akan tetapi jika terjadi, maka persyaratan tersebut tidak merusak
akad nikah. Keempat, mazhab Hanbali membolehkan persyaratan seperti ini, dan
wajib bagi suami untuk menunaikan persyaratan tersebut. Persyaratan ini sama
sekali tidak merusak akad nikah dan juga tidak merusak mahar. Penulis lebih
memilih pendapat mazhab Hanbali karena menurut penulis argumentasinya lebih
kuat.

Topik Terkait

Sitasi