Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Adapun yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dampak dari pemberlakuan UndangUndang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan terhadap kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Rantauprapat terkait tingkat pengajuan dispensasi nikah, prosedur mengadili perkara
dispensasi nikah dan landasan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam
memberikan izin dipensasi nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data
wawancara hakim Pengadilan Agama Rantauprapat sedangkan metode pengolahan
data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.
Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah semenjak Undang-Undang tersebut
berlaku angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat
meningkat sampai mencapai 3 kali lipat dari biasanya. Hal ini juga disebabkan
karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia dalam UndangUndang tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Selain
berdampak pada kenaikan angka permohonan dispensasi nikah, dampak lain yang di
rasakan Pengadilan Agama yaitu prosedur mengadili perkara dispensasi nikah
menjadi sedikit lebih rumit ditambah lagi setelah berlakunya PERMA No. 5 tahun
2019 Tentang Prosedur Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahwa dalam
persidangan harus dihadirkan seluruh pihak, kedua calon mempelai dan kedua ibu
bapaknya dan hakim juga harus memberikan nasihat-nasihat kepada calon mempelai.
Maka hakim Pengadilan Agama Rantauprapat harus menjadi lebih cermat dan teliti
dalam memberikan izin dispensasi nikah. Adapun yang menjadi landasan hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang
tersebut adalah hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak
sehingga landasan hakim dalam mengabulkannya yaitu menggunakan kaidah
fiqhiyyah dar?u al-mafasid muqaddamun „ala jalbi al-mashalih yang artinya
mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, -
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, -
Ragam Dinamika Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi
Sapirah, Bella
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, -
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi
Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017
Saragih, Taufiq Fathur Rouzie
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia · 2019
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018
Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Tahun 2015-2017
Saragih, Taufiq Fathur Rouzie · 2018
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)
Silvia, Riri · 2013
Literatur Terbaru yang Relevan
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, - · 2020
Ragam Dinamika Pertimbangan Penetapan Dispensasi Nikah Dari Tahun 2019-2023 Di Pengadilan Agama Bekasi
Sapirah, Bella · 2024
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, - · 2022
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia · 2019
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018
Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (studi kasus di pengadilan agama Rantauprapat kabupaten Labuhanbatu)
Rizky, Leidi · 2018