REPOSITORY PAIindonesia2020

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Keadaan darurat ialah keadaan dimana suatu Negara mengalami situasi
yang genting hingga mengancam tertib umum dalam satu waktu tertentu yang
menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut
aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal dan munculnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 sebagai
acuan pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19 serta inilah yang menjadi
alasan peneliti melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun rumusan masalahnya: a)
Bagaimana keadaan darurat negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPPU) No 1 Tahun 2020?; b) Bagaimana keadaan darurat
negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 1
Tahun 2020 di tinjau dalam fiqh siyasah?. Penelitain ini bersifat yuridis normatif.
Hasil penelitian ini adalah keadaan darurat negara dalam perundang-undangan di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar pada Pasal 12 UUD 1945.
Penetapan ini juga tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pandemi Covid-19
merupakan keadaan darurat Negara yang secara nyata telah menganggu aktivitas
ekonomi dan membawa implikasi bagi perekonomian sebagian besar negaranegara di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Keadaan ini memaksa pemerintah
untuk membuat PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. Penetapan Pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini termasuk ke dalam Siyasah
Dusturiyah yang menyangkut tentang peraturan perundang-undangan dan politik
pembuatan perundang-undangan. Kondisi darurat Indonesia dalam menangani
penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus
dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama
dengan rakyat.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan

99% mirip
REPOSITORY2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin

99% mirip
REPOSITORY2022

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA

99% mirip
REPOSITORY2023

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, -

99% mirip
REPOSITORY2020

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nordi Ilhami, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar

99% mirip
REPOSITORY2020

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar

99% mirip
REPOSITORY2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah · 2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · 2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · 2020

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · 2020

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · 2020

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · 2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · 2019

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat

Putra, Heru Prayudha · 2018

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

Keadaan Darurat Negara Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020

Nabillah, Nabillah · 2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · 2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · 2020

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin · 2014

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

WELNI ELIA FIFIN, - · 2022

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA · 2017

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa · 2023

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · 2021