REPOSITORY PAIindonesia2020

STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003,TENTANG ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI’AH

ARBAKMIS LAMID, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Advokat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie, yang
tugasnya adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan
bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum.
Advokat dikenal dengan sebutan pembela. Pembela sebenarnya hanyalah Allah
pencipta langit dan bumi. Salah satu tugas para Nabi untuk mebawa kebenaran
dan keadilan demi kemaslahatan ummat. Nabi Muhammad secara tertulis dalam
Piagam Madina menyandingkan kata adil 11 dan sebutan pembela 12, ini
membuktika betapa penting fungsi pembela. Kebaradan advokat dilanjutkan para
sahabat, Dinasti Umayyah, Dinasti ‘Abbâsiyyah hingga Dinasti Utsmâniyyah,
hingga pada akhirnya di Indonesia diterbitkan UU No 18 tahun 2003 Tentang
Advokat. Namun dalam implementasi terdapat pertentangan ketika menggunakan
Advokat dalam beracara di pengadilan, khususnya pengadilan Agama di
Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) Apa Intisari dari
penjelasan alenia kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang
Advokat?; b) Apa Dampak pemberlakukan UU No.18 Tahun 2003 Tentang
Advokat dan penjelasan Pasal 16 alenia kedua terhadap masyarakat Muslim; c)
Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Advokad Non Muslim beracara
dipengadilan Agama?
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research), yaitu penelitian
yang menggunakan bahan-bahan tertulis. Bahan tertulis yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu data-data literatur/kepustakaan dari materi yang berkaitan serta
diperoleh pula dari pemanfaatan teknologi internet. Selain itu, penelitian ini juga
merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penjelasan Alinea Kedua
Pasal 16 UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan dengan Pasal 1
(Asas Keislaman) UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Dalam
pemberlakuan Penjelasan Alinea Kedua Pasal 16 UURI No. 18 tahun 2003
tentang Advokat, terhadap masyarakat muslim akan berdampak tidak baik dari
segi Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta dalam perkara, disebabkan; a) tidak
se akidah; b) ada hak-hak yang tidak bisa ia gunakan, berkaitan dengan Asas
Personalitas; c) tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikan perkara dengan
permasalahan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syari'ah, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat
muslim; e) tidak memiliki akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam. 3)
Menggunakan Advokat Non Muslim, beracara di Pengadilan Agama, tidak
dibenarkan berdasarkan kepada tinjauan maqasihid syariah, mengambil
pertimbangan maqasihid syariah atau maslahat dharuriyyat, adalah sesuatu yang
mesti ada, demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.
Kata Kunci: Advokat Non Muslim, Pengadilan Agama dan Maqashid Syariah

STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003,TENTANG ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI’AH

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Kompetensi Pendidik Al-Qur’an (Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 Tentang Pendidik Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an di Indonesia)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU EKSPLOITASI ANAK PADA PASAL 76I DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Kompetensi Pendidik Al-Qur’an (Kajian Peraturan Menteri Agama No. 13/2014 Pasal 50 Ayat 5 Tentang Pendidik Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur’an di Indonesia)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Literatur Terbaru yang Relevan

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMAYANG DI ANUT PADA SMP NEGERI 10 PEKANBARU MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)

Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)