REPOSITORY PAIindonesia2017

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

ANDIKA MUZAKKA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Andika Muzakka (2017) : Analisis Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah
Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan berdaya saing yang ketat, membuat pemilik perusahaan-perusahaan untuk berusaha meningkatkan kualitas kinerja usahanya yang efektif dan efisien dengan mempekerjakan pekerja/buruh semaksimal mungkin dengan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin dengan harapan pekerja/buruh dapat memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan sesuai dengan sasaran perusahaan tempat mereka bekerja. Sejak disahkanya Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi banyak. Ini dikarenakan para pengusaha melakukan upaya efesiensi biaya produksi (cost of produksi) dan salah satu solusinya adalah melalui sistem outsourcing. Di dalam pasal 66 ayat (2)a menyatakan adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Namun disisi lain pada pasal 1 butir 15 menyatakan bahwa hubungan kerjanya dengan perusahaan pengguna. Sehingga terdapat kontradiktif terhadap kedua pasal tersebut
Penulisan ini adalah studi kepustakaan (Library research). Adapun alasan penulis adalah karena penulis ingin melihat bagaimana teori-teori dari beberapa pengamat memandang sistem perjanjian kerja outsourcing baik secara teori maupun keadaan di lapangan dan bagaimana sebenarnya Outsourcing jika ditinajau menurut fiqh Muamalah
Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis isi (konten analisis) yaitu: setelah data-data yang di perlukan sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, lalu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam perjanjian kerja outsourcing terdapat 2 tahapan yaitu perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing dan perjanjian kerja antara perusashaan outsourcing denga pekerja/buruh. Outsourcing ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang criteria pekerjaan yang bisa di outsourcing kan. Namun, dalam realitanya masih ada perusahaan yang tidak menjalankan peraturan yang telah dibuat. Selain itu Undang-undang yang telah ada belum memberikan perlindungan yang kuat bagi pekerja/buruh outsourcing sehingga membuka peluang pengeksploitasian tenaga manusia yang tidak ada bedanaya dengan system kapitalis.

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

SISTEM PERJANJIAN KERJA TENAGA OUTSOURCING DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM MENYUSUN KERTAS KERJA PERUSAHAAN DAGANG PADA SISWA KELAS XI IPS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PEKANBARU

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)

ANALISIS SEKSYEN 21 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002 MENGENAI PENETAPAN MAHAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

SISTEM PERJANJIAN KERJA TENAGA OUTSOURCING DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM MENYUSUN KERTAS KERJA PERUSAHAAN DAGANG PADA SISWA KELAS XI IPS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PEKANBARU

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Literatur Terbaru yang Relevan

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

SISTEM PERJANJIAN KERJA TENAGA OUTSOURCING DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DALAM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Perumahan Karya Wisata, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak)

PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM MENYUSUN KERTAS KERJA PERUSAHAAN DAGANG PADA SISWA KELAS XI IPS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PEKANBARU

ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF