Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“pasal”

348 referensi ditemukan

REPOSITORY PAIindonesia2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Desa di Desa Pulau sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ( Suatu Pendekatan Fiqh Siyasah). Latar belakang pemilihan judul ini yaituadanya Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3 Kabupaten Ind…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2010

REALISASI PASAL 84 TENTANG KAMPANYE POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PENGURUS CABANG SAIL TINJAUAN MENURUT FIQH SIYASAH

Pri Hartono Simanjuntak · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah”. Pada dasarnya, kampanye dimaksudkan untuk mengenalkan calon pemimpin yang akan dipilih kepada pemilih yang dilakukan pada waktu pemilu diselenggarakan. Dalam pengertiannya, kampanye merupakan suatu kegiatan terorganisir untuk mempengaruhi pemilih dengan memunculkan pesan kepa…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

36%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelen…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DI BAWAH PASAL 47 DAN PASAL 48, ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)

AHMAD AKASHAH BIN AHMAD AZNAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan: Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di bawah Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor) Pernikahan menurut Islam adalah suatu ibadah. Dengan melaksanakan ibadah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekali…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2022

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Anggun Dwiyasman, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Anggun Dwiyasman (2022) : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin di sebuah pemerintahan desa. K…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah da…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Nurul Annisa, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Nurul Annisa : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)." Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya penyebaran pornografi di media sosial. Banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja d…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Usia minimal perkawinan yang tidak berlembaga, menyebabkan banyak kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis. Hal inilah yang mengaspirasi urgensitas pembatasan usia minimal menikah. Meskipun pada akhirnya terlembaga, namun batas minimal usia menikah yang sudah ditetapkan sejak 45 tahun lalu, nyatanya tidak selaras dengan pengaturan kategorisasi u…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2021

CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)

Rizal, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Rizal : Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974) Penelitian ini berangkat dari permasalahan poligami yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Di negara Indonesia ketentuan poligami diatur secara ketat dengan prosedur mengajukan izin ke Penga…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3)KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIATENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAIKEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF

M. SUKRI, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK M. SUKRI (2020): ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3)KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIATENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAIKEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yangmenentukan dua orang saksisebagai keabsahan dalam ikrar wakaf pada pasal 223ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta bagaimana tinja…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

STUDI KRITIS TERHADAP PENJELASAN ALINIA KEDUA PASAL 16 UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2003,TENTANG ADVOKAT NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA PERSEFEKTIF MAQASHID SYARI’AH

ARBAKMIS LAMID, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Advokat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie, yang tugasnya adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. Advokat dikenal dengan sebutan pembela. Pembela sebenarnya hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Salah satu tugas para Nabi untuk mebawa keben…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

Herdifa Pratama, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Herdifa Pratama, (2019): Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai rahn harta pinjaman di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terdapat pada pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membolehkan r…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 Dan 296 KUHP)

Siregar, Ahmad Taufiq · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukumbagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah

EDI IRWANSYAH ARUAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Edi Irwansyah Aruan, 2019 : “Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah”. Ihdad maknanya meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian diwaktu tertentu,di Indonesia Ihdad lebih dikenal dengan masa berkabung. Konsep ihdad dalam fiqih yang telah dijalankan selama ini, menghar…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2019

Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)

Harahap, Rosdiana · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam pasal 107 ayat UU N0.22 Tahun 2009 diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, Percut Sei Tuan (simpang jodoh) serta untuk mengetahui apakah tujuan dari UU tersebut sudah tercapai 100%. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bag…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2018

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KARENA MENYUSUI KETIKA MENJALANI MASA IDDAH

JUNAIDI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh penetapan iddah bagi perempuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (5) yang berbunyi waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci dan dijelaskan dalam ayat (6) dalam hal keadaan pada ayat (5) buk…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah

Masnur, · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017 Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid asy-syar? ’ah terhad…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )

Hasan Nul Hakim · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Akan tetapi sampai sekarang nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat adalah sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu seorang suami dapat …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

REPOSITORY PAIindonesia2017

Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah”

Masnur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid asy-syar? ’ah terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerinta…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX

35%

relevansi

← SebelumnyaHalaman 2 / 18 Berikutnya →