Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)
Nurul Annisa, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Nurul Annisa : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)."
Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan maraknya penyebaran pornografi di media sosial. Banyak ditemukan atau beredar video mesum yang sengaja direkam kemudian tanpa sengaja, sengaja, ataupun lalai, beredar luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh mudahnya mengakses internet melalui media komputer, handphone, dan media komunikasi lainnya yang mempermudah penyebaran video-video mesum tersebut. UU ITE hadir untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Namun dalam undang-undang tersebut banyak berisi pasal-pasal karet siapapun bisa terjebak akibat salah tafsir sehingga pemerintah harusnya menghapus pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, Salah satu contoh kasus yang dapat disoroti adalah kasus Baiq Nuril.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 tentang kasus Baiq Nuril terhadap Penyebaran Pornografi di media sosial.Kemudian Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018
Penelitian ini adalah peneltian pustaka (library research ) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018 bahwa Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus hukum Baiq Nuril pada pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang berujung pada vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 27 ayat 1 tentang Penyebaran Pornografi di media sosial dan putusan MA No.574 K/Pid.Sus/2018 yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Baiq Nuril tidak sesuai karena seharusnya pelakulah yang di hukum bukan korban. Seharusnya seorang hakim dalam menetapkan hukum harus mempertimbangkan rasa keadilan. Begitu juga dengan penyelesaian kasus Baiq Nuril seorang hakim sebelum memberikan putusannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hakim agar nantinya putusan tersebut memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertanggung jawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Topik Terkait
Referensi Serupa
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
Danang Nofianto, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/Puu/Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Harahap, Yunita Astina Sari
Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/Puu/Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Harahap, Yunita Astina Sari
Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
Sakina, Ernida
Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
Sakina, Ernida
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
Makmun, -
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
Danang Nofianto, - · 2020
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/ PUUXIII/2015 Tentang Penggunaan Hak Pilih Bagi Pengidap Gangguan Jiwa Non-Permanen Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah
Makmun, - · 2020
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, - · 2022
Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamtan Koto Kampar Hulu dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
Muhammad Khairul Asri, Khairul · 2021
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KARENA MENYUSUI KETIKA MENJALANI MASA IDDAH
JUNAIDI · 2018
PENERAPAN PASAL 43 MENGENAI PENYEBARLUASAN KONTEN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI UU HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014 MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Usaha Bersama Rachmatdia Kecamatan Tampan,Pekanbaru)
ABDUL AZIS MAULANA · 2017
Literatur Terbaru yang Relevan
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)
Danang Nofianto, - · 2020
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/Puu/Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Harahap, Yunita Astina Sari · 2019
Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/Puu/Xvi/2018 Tentang Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Harahap, Yunita Astina Sari · 2019
Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
Sakina, Ernida · 2020
Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)
Sakina, Ernida · 2020
Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 Uu No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)
Harahap, Rosdiana · 2019