Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Anggun Dwiyasman (2022) : Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peranan kepala desa sebagai pemimpin di sebuah pemerintahan desa. Karena dari itu penulis memilih untuk meneliti bagaimana peranan kepala desa Muaro Tombang dalam melaksanakan pembangunan desa di lihat menurut fiqih siyasah.
Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :1) Bagaimana peran kepala desa muaro tombang dalam pembangunan desa?, 2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran kepala desa Muaro Tombang?.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literature-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dekriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Muaro tombang dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai upaya mensejahterakan masyarakat belum berjalan dengan baik dalam rangka menjalankan muyawarah dalam membuat rancangan program kerja bersama-sama.
Dalam mengambil dan melaksanakan pembangunan, kepala desa Muaro Tombang selalu berpijak untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun tidak sempurna kepala desa Muaro Tombang sudah menerpakna nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dan mengatur perpolitikan, serta juga mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan masyarakat desa Muaro Tombang. Jika kita lihat dari tinjauan fiqih siyasah, kepala desa Maro Tombang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kaidah Islam, hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan, Fiqh Siyasah

Topik Terkait

Sitasi