Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah”
Masnur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Tesis ini berjudul Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat
(2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah” dengan
maksud untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimanaanalisis maqâsid
asy-syar? ’ah terhadap pelaksanaan pasal 3 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975tersebut
Latar belakang masalah penelitian Tesis ini adalah berawal dari analisis
penulis dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 3 ayat
(2) bahwa Setiap orang
yang akan melangsungkan atau melaksanakan prosesi perkawinan mesti
memberitahukan kehendaknya
(keinginan untuk melaksanakan perkawinan) itu
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut akan
dilangsungkan. sekurang-kurangnya atau selambat- lambatnya 10
(sepuluh) hari
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, bagaimana sebenarnya pandangan
Maqashid Al Syari’ah tentang persyaratan tersebut.
Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan Jenis penelitian
Kepustakaan
(Library Research
) dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek
pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Sumber
data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi primer dan skunder.
Data Primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan
dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara
langsung. Disebut sebagai data utama
(primer
),adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, dan Kitab Fiqh Tentang Maqasyid As Syari’ah. Bahan
Sekunder adalah yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak
secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansi. Dalam hal ini adalah bukubuku
yang
berhubungan dengan
penelitian
ini.
Bahan Tersier
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Kesimpulan yang
penulis dapatkan adalah, Secara tekstual memang tidak ada dalil, baik dari alQur’an
maupun Hadits, yang menyebutkan bahwa Pemberitahuan Nikah
dilakukan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh
) hari kerja sebelum perkawinan
dilangsungkan merupakan suatu ukuran keabsahan perkawinan.
Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian
Hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan
kemudaharatan. Berdasarkan analisa maqâsid asy-syar? ’ah, masa tunggu 10
hari bagi calon mempelai itu merupakan sebuah cara preventif untuk menjaga
kemurnian nasab, yang dikategorikan ke dalam Maqasyid Asy Syari’ah
Dharuriyyat yaitu pada kategori Hifzh al-Nasb
(menjaga keturunan
)
Topik Terkait
Referensi Serupa
Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah
Masnur,
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia
USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
HAMIZAR, -
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, -
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, -
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha
Eksistensi Tes Narkoba Pranikah Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Ditinjau Dari Maqasid Asysyari'ah
Aprian, M. Prayudha
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah
Masnur, · 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA · 2017
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
HAMIZAR, - · 2023
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
Ketentuan Nikah Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perspektif Maqâshid Al-Syar?’ah
Masnur, · 2017
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA · 2017
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia · 2019
USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
HAMIZAR, - · 2023
ANALISIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
YON PUTRA, - · 2021