REALISASI PASAL 84 TENTANG KAMPANYE POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PENGURUS CABANG SAIL TINJAUAN MENURUT FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Sail Tinjauan Menurut
Fiqh Siyasah”.
Pada dasarnya, kampanye dimaksudkan untuk mengenalkan calon
pemimpin yang akan dipilih kepada pemilih yang dilakukan pada waktu pemilu
diselenggarakan. Dalam pengertiannya, kampanye merupakan suatu kegiatan
terorganisir untuk mempengaruhi pemilih dengan memunculkan pesan kepada
khalyak bahwa sang calon layak untuk dipilih. Dalam pelaksanaanya, kampanye
diatur oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang. Guna untuk
menciptakan pemilu yang bersih, tertib dan aman. Partai Keadilan Sejahtera
sebagai salah satu partai yang mempunyai visi sebagai penegak keadilan dan
kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa, juga ikut
berpartisipasi dalam kampanye pemilu 2009 lalu. Dalam pelaksanaan
kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera terdapat
pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir menurut pasal 84 UU Pemilu.
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah bagaimana realisasi pasal 84 pada kampanye politik di
Partai Keadilan Sejahtera dan apa faktor terjadinya pelanggaran serta
bagaimana tinjauan fiqh siyasah.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di
Kecamatan Sail yang menjadi populasinya kader dan pengurus sebagai peserta
kampanye, sedangkan sampel berjumlah 30 orang.
Sementara itu dalam mendapatkan data di lapangan penulis lakukan
dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi
dokumen, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa
kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriftif.
Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat bahwa telah terjadi
pelanggaran pada kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera yaitu pada pasal
84 ayat 1 huruf (e dan h) serta ayat 2 huruf (j) jika mengacu kepada pasal
tersebut. Pelanggatan itu terjadi disebabkan karena faktor pengawasan,
sosialisasi pasal yang kurang, keadaan dan penerapan sanksi.
Melihat hal di atas, dalam fiqh siyasah telah diatur bahwa tugas
pemerintah adalah mengatur setiap urusan masyarakat untuk keadaan tertib,
aman dan terkendali. Dalam hal memilih pemimpin pun ada etika yang harus
ditaati warga negaranya. Jika pelanggaran itu terjadi disaat kampanye memilih
pemimpin itu merupakan suatu pelanggaran terhadap etika politik. Sementara
Islam menganjurkan supaya jujur dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan
tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan

Topik Terkait

Sitasi