PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan perkada guna menertibkan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan factor-faktor penghalang Satuan polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya serta tinjauan Fiqih Siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data di penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data premier yang di himpun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisa dengan deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi dilapangan, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an dan Kaidah Fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yanga ditarik. Dari hasil penulisan yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dalam tinjauan Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat perangkat daerah.
Topik Terkait
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, -
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, -
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, -
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
RESFI AKBAR, -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
MUHAMMAD TAUFIK, -
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)
Yodi Sundana, -
TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, -
Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)
Silaban, Budianto
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa · 2023
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq · 2022
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, - · 2021
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra · 2010
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
RESFI AKBAR, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, - · 2022
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Rizky Adinda Putri, - · 2021
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa · 2023
PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH
Attariq Fattahillah, Attariq · 2022
KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.
RAPI DWI WAHYU, - · 2021
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)
Robin Darmendra · 2010
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
RESFI AKBAR, - · 2021