REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK Defri Wandy, (2021) : Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 Di Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah. Penulisan sekripsi ini berlatar belakang dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan perkada guna menertibkan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dan factor-faktor penghalang Satuan polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsinya serta tinjauan Fiqih Siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data di penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data premier yang di himpun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Sedangkan data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang di teliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisa dengan deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi dilapangan, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqih Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an dan Kaidah Fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yanga ditarik. Dari hasil penulisan yang penulis lakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dalam tinjauan Fiqih Siyasah ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat perangkat daerah.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2022

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

HABIBUR RAHMAN ASRAL, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rizky Adinda Putri, -

99% mirip
REPOSITORY2023

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Annysa Khoirima, Annysa

99% mirip
REPOSITORY2022

PERAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI RIAU NO 14 TAHUN 2018 PERSPEKSTIF FIQIH SIYASAH

Attariq Fattahillah, Attariq

99% mirip
REPOSITORY2021

KINERJA PEMERINTAHAN DESADALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BINUANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

RAPI DWI WAHYU, -

99% mirip
REPOSITORY2010

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)

Robin Darmendra

99% mirip
REPOSITORY2021

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

RESFI AKBAR, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MEREALISASIKAN GERAKAN MAGRIB MENGAJI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

MUHAMMAD TAUFIK, -

99% mirip
REPOSITORY2021

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Yodi Sundana, -

99% mirip
REPOSITORY2021

TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH, -

99% mirip
REPOSITORY2021

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Berdasarkan Peran Dan Fungsi Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Silaban, Budianto

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan