BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Abstrak / Ringkasan

Usia minimal perkawinan yang tidak berlembaga, menyebabkan banyak
kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis. Hal inilah yang mengaspirasi
urgensitas pembatasan usia minimal menikah. Meskipun pada akhirnya terlembaga,
namun batas minimal usia menikah yang sudah ditetapkan sejak 45 tahun lalu,
nyatanya tidak selaras dengan pengaturan kategorisasi usia anak yang terdapat
dalam berbagai Undang-Undang. Jika pengaturan batas minimal usia menikah tetap
pada putusan UUD Perkawinan 1974 (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita),
hukum perkawinan di Indonesia dapat dituding menyemaikan bahkan
melanggengkan praktek perkawinan anak dibawah umur. Maka dari itu lahirlah
UUD Perkawinan Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) sebagai respon dan solusi dari
permasalahan perkawinan anak.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau
kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan riset
kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang
digunakan adalah studi kepustakaan atau dokumentar. Pengumpulan data dilakukan
dengan menyusun dan mengkaji literatur-literatur pustaka yang cocok dengan objek
yang dimaksud, seperti kitab-kitab fiqih, Undang-Undang dan tafsir hadist serta
jurnal dan makalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian
ini adalah mengetahui batasan usia minimal menikah menurut UUD Perkawinan
pasal 7 ayat (1) Tahun 2019, mengetahui dasar penetapan UUD tersebut serta
menganalisis ketetapan tersebut menurut hukum Islam.
Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketetapan usia minimal
kawin yang terdapat dalam UUD Perkawinan pasal 7 ayat (1) Tahun 2019 adalah
19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita. Kemungkinan adanya celah
hukum pada UUD Perkawinan 1974 bagi terjadinya praktik perkawinan di bawah
umur, meyakinkan Mahkamah Konstitusi menaikkan batas minimal usia
perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut dinilai telah matang
jiwa raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa
berakhir dengan tragis. Tidak ada ketentuan usia tertentu dalam hukum Islam. Ia
hanya menetapkan bahwa tolak ukur diperbolehkannya seorang wanita untuk
menikah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri adalah kesiapan
ragawinya untuk berhubungan seksual, yang ditandai dengan masuknya usia
pubertas (bulugh). Lain dari pada itu, usia 19 tahun juga merupakan usia dimana
seorang perempuan telah melewati fase kedewasaan (bulugh) sesuai dengan
pendapat Jumhur Fuqaha.

Topik Terkait

Sitasi