REPOSITORY PAIindonesia2021

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH

Zulkifli, Zulkifli · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tentang tingginya pernikahan tanpa disertai dengan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, permasalahan yang ada dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam perspektif Maq??idasy-syar?ah? Dan apa pentingnya pencatatan pernikahan dalamp erspektif al-Maqashid al-Syari’ah dalam konteks masyarakat saat ini?
Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari data Primer; yang berupa Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; dan data Sekunder; yaitu buku dan karya tulis yang membahas tentang pencatatan perkawinan atau buku nikah dan Maqâshid al-Syarî’ah. Data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitia nmenunjukkan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan ragam penafsiran. Namun demikian, pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme isbat tnikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan; Kedua, konsep pencatatan perkawinan dalam KHI tersebut, sangat sesuai dengan teori Maq??idasy-syar?ah atau tujuan dari ditetapkannya sebuah hukum syariah. Juga selaras dengan prinsip maslahah (kemanfaatan) dalam pandangan Al-Syatibi. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindunganj iwa (hifdz al-nafs), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris (hifdz al-mal), hak anak (hifdz al-nasl). Bahkan pencatatan tersebut bisa menjadi bagian rukun nikah, jika merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan; dan Ketiga, pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi setiap warganaya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan.
Oleh karena itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mentaati pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati, termasuk diantaranya adalah pencatatan pernikahan

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2014

PERNIKAHAN ULANG WANITA HAMIL KARENA ZINA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abdurrahman Jailani

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ENDANG PERTIWI

99% mirip
REPOSITORY2014

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

Zulkarnain

99% mirip
REPOSITORY2019

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -

99% mirip
REPOSITORY2012

HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”

Khairunnas

99% mirip
REPOSITORY2012

PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

Sri Murni

99% mirip
REPOSITORY2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin

99% mirip
REPOSITORY2012

PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)

Supriyanti

99% mirip
REPOSITORY2011

KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Lestari Hayati

99% mirip
REPOSITORY2011

PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )

Ali Raja Nasution

99% mirip
REPOSITORY2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN NOMOR46/ PUU-VIII/2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DANHUKUM DI INDONESIA

Desi Ratna Sari

99% mirip
REPOSITORY2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan