IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Muthia Rahmatul Husna (2019): Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islam
Izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi masyarakat adat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang berkaitan dengan perkawinan. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah proses meminta izin secara tertulis kepada niniak mamak yang merupakan suatu kewajiban bagi anak kemenakan yang hendak menikah ini kemudian terasa menyulitkan bagi anak kemenakan di Nagari tersebut. Selain itu, tidak adanya nash dalam Al-qur’an maupun hadits serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia terkait dengan izin niniak mamak ini.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai mekanisme izin tertulis niniak mamak dalam Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam hal ini ‘urf dan maslahah mursalahah terkait izin tertulis niniak mamak dalam perkawinan ini.
Penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Populasi dari penelitian ini ialah pemerintah nagari, niniak mamak, dan masyarakat nagari yang menikah pada tahun 2018 dengan total keseluruhan berjumlah 114 orang. Sampel diambil dari populasi secara acak. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara detail mengenai subjek dan objek penelitian untuk selanjutnya teori dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh.. Teknik penulisan menggunakan metode deduktif melakukan pendekatan analisis terhadap data-data yang bersifat umum untuk kemudian diolah dan menghasilkan data yang bersifat khusus (kesimpulan).
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin tertulis ninik mamak sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau menurut Hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan mengingat lebih banyaknya maslahah yang ditimbulkan dibanding dengan mudharat-nya.
Referensi Serupa
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL
Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
Harahap, Abidah
Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
Harahap, Abidah
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas · 2012
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti · 2012
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah · 2012
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL · 2022
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution · 2011
Literatur Terbaru yang Relevan
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas · 2012
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti · 2012
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah · 2012
PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
AMRIZAL, AL · 2022
Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
Harahap, Abidah · 2020
Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas
Harahap, Abidah · 2020