KONSEP KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Lestari Hayati · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (Library research),
yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara
mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya, yang ada
relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Masalah dari penelitian ini
adalah bagaimana konsep pemikiran Al-mawardi tentang kafa’ah dalam
perkawinan, apa urgensi kafa’ah dalam perkawinan menurut Al-Mawardi,
dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Al-Mawardi
tersebut.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pendapat Al
Mawardi tentang kafa’ah, urgensinya dan tinjauan hukum Islam terhadap
pendapatnya itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content
analisis, adapun data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tertier.
Kemudian setelah diadakan penganalisaan terhadap bahan yang
terkumpul maka penulis menyimpulkan bahwa kafa’ah menurut Mawardi
secara bahasa ialah seimbang, yaitu adanya keseimbangan antara calon Suami
dan calon Istri dalam beberapa hal, yakni Al-Mawardi memberikan syarat
yang lebih banyak dari apa yang telah disampaikan oleh hadist Rasul SAW.
Bagi Al-Mawardi ada tujuh syarat untuk kafa’ahnya seseorang dalam sebuah
perkawinan yaitu: agama, keturunan, kemerdekaan, harta, pekerjaan atau
pencarian, umur dan selamat dari aib, adapun urgensinya ialah sebagai
tindakan preventif, untuk menjaga aib kemudian hari yang akan menimpa
anak-anak dan walinya, mawardi dalam menentukan syarat kafa’ah ini
didasarkan pada maqasid syari’ah, yaitu mendatangkan manfa’at dan menolak
mudharat sehingga pendapat Al-mawardi ini meskipun ia lebih banyak dalam
menentukan syarat kafa’ah dari apa yang telah dahulu disampaikan hadist
tidaklah bertentangan dengan hukum Islam akan tetapi ia tetap relevan karena salah satu penetapan hukum dalam Islam juga menggunakan maqasid
syari’ah.
Topik Terkait
Referensi Serupa
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti
PELAKSANAAN KAFAAH SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DESA SEBERANG SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
Muhammad Idris, -
PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Kontribusi Perempuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Bidang Ekonomi)
Mhd. Ridwan, -
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, -
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, -
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN
URGENSI KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I
Ropi Sustra
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah · 2012
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti · 2012
PELAKSANAAN KAFAAH SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DESA SEBERANG SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
Muhammad Idris, - · 2020
PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Kontribusi Perempuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Bidang Ekonomi)
Mhd. Ridwan, - · 2020
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, - · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah · 2012
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti · 2012
PELAKSANAAN KAFAAH SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DESA SEBERANG SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
Muhammad Idris, - · 2020
PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Kontribusi Perempuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Bidang Ekonomi)
Mhd. Ridwan, - · 2020
HIKMAT AL-TASYR?’ HUKUM PERKAWINAN MENURUT SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQH AL-SUNNAH
AKMAL ABDUL MUNIR, - · 2020