REPOSITORY PAIindonesia2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN NOMOR46/ PUU-VIII/2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DANHUKUM DI INDONESIA

Desi Ratna Sari · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Skripsi ini berjudul: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status
anak di luar perkawinan Nomor 46/ PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum
Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini di latar belakangi tentang putusan
Mahkamah konstitusi tentang status anak di luar perkawinan. Status anak di luar
perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia memiliki persamaan
yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan
pengertian perkawinan yang sah memiliki perbedaan antara hukum Islam dan
hukum di Indonesia atau hukum Negara. Menurut hukum Islam perkawinan yang
sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan
maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama. Sedangkan menurut hukum di
Indonesia atau hukum Negara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan
setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sehinggga pemahaman tentang perkawinan yang sah menurut hukum
Islam belum tentu sah menurut hukum Negara, begitu pula sebaliknya perkawinan
yang sah menurut hukum Negara belum tentu sah menurut hukum Islam. Oleh
karena itu, ayah yang sah berkewajiban penuh bertanggung jawab atas nafkah
anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai anak itu dewasa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji perbandingan status anak di luar perkawinan di tinjau
dari hukum Islam dan hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun
sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang
berkaitan dengan judul penelitian, kemudian menelaah buku-buku dan
mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan cara
mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan analisis mengenai
alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua lembaga secara hukum
Islam dan hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan
pendekatan normatif-yuridis yaitu berlandaskan hukum positif serta Al-Qur’an
dan al-hadis.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penetapan MK adanya hubungan
perdata anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnya, mempunyai alasan,
bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak
demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan,
padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Bila yang dimaksudkan putusan MK tentang anak di luar perkawinan, adalah
kasus nikah sirri yaitu nikahnya sah secara agama, maka penetapannya sejalan
dengan hukum Islam demi kemaslahatan dan perlindungan anak. Sedangkan
menurut hukum di Indonesia sebelum diputuskan oleh MK tentang hukum anak di
luar perkawinan, adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri disamakan statusnya
dengan anak tanpa perkawinan atau anak zina. Dengan demikian anak di luar
perkawinan sebelum ada penetapan keputusan MK berbeda statusnya.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)

SUYONO, -

99% mirip
REPOSITORY2014

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )

Zulkarnain

99% mirip
REPOSITORY2021

REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

Mohd. Rafi Riyawi; Jumni Nelli

99% mirip
REPOSITORY2018

STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001

ISMAIL BIN HASSAN

99% mirip
REPOSITORY2019

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Nasution, Hotmartua

99% mirip
REPOSITORY2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz

99% mirip
REPOSITORY2013

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)

Isfahani, Faiz

99% mirip
REPOSITORY

Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Turnip, Ibnu Radwan Siddik

99% mirip
REPOSITORY2021

BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

MIRATUL HAYATI, MH

99% mirip
REPOSITORY2020

TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

MARA ONGKU HSB, -

99% mirip
REPOSITORY2019

IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

MAYA MARDIANA

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan