PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN NOMOR46/ PUU-VIII/2010 DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DANHUKUM DI INDONESIA
Desi Ratna Sari · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status
anak di luar perkawinan Nomor 46/ PUU-VIII/2010 di tinjau dari hukum
Islam dan hukum di Indonesia. Penelitian ini di latar belakangi tentang putusan
Mahkamah konstitusi tentang status anak di luar perkawinan. Status anak di luar
perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia memiliki persamaan
yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan
pengertian perkawinan yang sah memiliki perbedaan antara hukum Islam dan
hukum di Indonesia atau hukum Negara. Menurut hukum Islam perkawinan yang
sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan
maka perkawinan itu dianggap sah menurut agama. Sedangkan menurut hukum di
Indonesia atau hukum Negara perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan
setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sehinggga pemahaman tentang perkawinan yang sah menurut hukum
Islam belum tentu sah menurut hukum Negara, begitu pula sebaliknya perkawinan
yang sah menurut hukum Negara belum tentu sah menurut hukum Islam. Oleh
karena itu, ayah yang sah berkewajiban penuh bertanggung jawab atas nafkah
anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai anak itu dewasa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji perbandingan status anak di luar perkawinan di tinjau
dari hukum Islam dan hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan library research atau penelitian pustaka yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari literatur buku-buku primer maupun
sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang
berkaitan dengan judul penelitian, kemudian menelaah buku-buku dan
mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yaitu dengan cara
mendiskripsikan alasan Mahkamah Konstitusi dan dilakukan analisis mengenai
alasan serta persamaan dan perbedaan pendapat kedua lembaga secara hukum
Islam dan hukum di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan
pendekatan normatif-yuridis yaitu berlandaskan hukum positif serta Al-Qur’an
dan al-hadis.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penetapan MK adanya hubungan
perdata anak di luar perkawinan kepada ayah biologisnya, mempunyai alasan,
bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak
demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan,
padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Bila yang dimaksudkan putusan MK tentang anak di luar perkawinan, adalah
kasus nikah sirri yaitu nikahnya sah secara agama, maka penetapannya sejalan
dengan hukum Islam demi kemaslahatan dan perlindungan anak. Sedangkan
menurut hukum di Indonesia sebelum diputuskan oleh MK tentang hukum anak di
luar perkawinan, adalah anak yang lahir dari pernikahan sirri disamakan statusnya
dengan anak tanpa perkawinan atau anak zina. Dengan demikian anak di luar
perkawinan sebelum ada penetapan keputusan MK berbeda statusnya.
Topik Terkait
Referensi Serupa
KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)
SUYONO, -
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain
REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)
Mohd. Rafi Riyawi; Jumni Nelli
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia
Turnip, Ibnu Radwan Siddik
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, -
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
MAYA MARDIANA
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)
SUYONO, - · 2021
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)
Mohd. Rafi Riyawi; Jumni Nelli · 2021
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN · 2018
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
TABATTUL MENURUT IBN HAZM (W.456 H) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
MARA ONGKU HSB, - · 2020
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, RAHMAH, DI KUA TUALANG, KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK DITINJAU MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM
MAYA MARDIANA · 2018
Literatur Terbaru yang Relevan
KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980 – 2017)
SUYONO, - · 2021
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kota Batam )
Zulkarnain · 2014
REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)
Mohd. Rafi Riyawi; Jumni Nelli · 2021
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN · 2018
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021