UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG
TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA
GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang
diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-majalah yang bersumber dari
khazanah kepustakaan dan jenis penelitian Normatif Filosofis, yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam
perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari hukum
Islam.
Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan
Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya terkait perkara permohonan cerai talak
dan perkara gugatan cerai. Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak
jelas), diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, Pasal 20 ayat (2) dan pasal 27 ayat (1). Pemanggilan dapat dilakukan dengan
tiga cara berikut : (1)Penempelan di papan pengumuman Pengadilan yang perkara
tersebut didaftar, (2) Dengan cara mengumumkan disatu atau beberapa surat kabar
dan (3) Mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Tenggang waktu
pemanggilan selama 4 (empat) bulan.
Mengingat dan menimbang, zaman sudah serba modern, di mana masa 4
bulan tersebut sudah tak relevan lagi dengan situasi dan kondisi masa kini, dan
tenggang waktu tersebut selain dinilai kurang efektif dan efesien karena terlalu lama
antara jarak pendaftaran dengan persidangan sehingga tidak tertutup kemungkinan
pemohon lupa dengan permohonan perkara yang diajukannya, juga dapat dikatakan
kurang memperhatikan kepentingan pemohon bahkan dinilai berlebihan dalam
memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Di samping itu, salah satu solusi
mengurangi tumpukan perkara asas peradilan adalah sederhana, cepat dan ringan di
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun
kurang lebih 25% dari perkara non ghaib. Dengan kata lain, jika Pengadilan telah
menerapkan pemanggilan semula tengang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan
dengan bantuan media yang canggih seperti Informasi Transaksi Elektronik (ITE):
Hand Phone (HP), SMS Center, Faksimail, Surat Pos Kilat, Internet (Website resmi
Pengadilan Agama stempat) dan Email, maka secara otomatis dapat mengurangi tumpukan perkara yang ada di Pengadilan, sehingga lebih efektif dan efesien karena
dapat mempercepat selesainya perkara.
Dalam tinjauan Fiqh, Imam al-Syafi’i, dalam Qaul al-Qadim-nya berpendapat
bahwa seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita dalam waktu yang
lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika selama masa itu suami
juga belum diketahui khabar dan keadaannya, maka ia dapat menjalankan iddah
wafat (4 bulan), kemudian sang isteri diperbolehkan menikah lagi. Dalam Madzhab
Malikiyyah berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak
diketahui keberadaannya (mafqud/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/
hakim dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami karena ada
uzur seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal
ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak
ada.Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “al-Dhararu Yuzaalu” yang artinya:
kemudharatan itu harus dihilangkan.” Di samping itu dalam ushul fiqh dikenal
metode istimbath hukum “Mashlahah al-Mursalah.” Berdasarkan kaidah fiqh dan
ushul fiqh tersebut, maka upaya mengefektifkan tenggang waktu pemanggilan
tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama dari masa 4 bulan,
berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat dapat dipertanggungjawabkan baik secara
hukum Islam maupun secara logika dan perkembangan teknologi informasi. Dengan
bantuan media yang canggih tersebut pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan
hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)
Silvia, Riri
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, -
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, -
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)
Dwi Rizky, Siallagan
Melakukan Penukaran Harta Wakaf Berupa Masjid Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Al- Qudamah (Analisis Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)
Dwi Rizky, Siallagan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, -
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · 2017
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, - · 2022
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, - · 2021
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR
Eriyanto · 2014
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan agama stabat di kabupaten langkat (implementasi pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama)
Arifyanto, Gatot Teguh · 2017
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 S/D 2010)
Silvia, Riri · 2013
Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
Muhammad Tauladan, - · 2022
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020