REPOSITORY PAIindonesia2021

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Rizky Adinda Putri, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Rizky Adinda Putri (2020) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 13 orang anggota Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA), 10 orang anggota Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 19 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 10 orang pemilik papan reklame yang berada diwilayah kecamatan tampan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Sampel yang penulis gunakan terdiri dari Kepala Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan 10 wajib pajak reklame. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru terhadap wajib pajak papan reklame ini masih kurang, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis di kecamatan tampan. Penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan pajak reklame adalah kurangnya kesadaraan wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak reklame tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehinggaa jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyababkan permasalahan baru kedepannya.
Hasil tinjauan fiqh siyasah didalam permasalahan ini terkait kaidah siyasah maliyah yang mana kaidah maliyah membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Namun setelah dilaksanakan peraturan pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga mengakibatkan pelaksanaan tentang pajak reklame ini masih kurang dari harapan.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Yodi Sundana, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

DONALIO RAMADHANA, -

99% mirip
REPOSITORY2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, -

99% mirip
REPOSITORY2020

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, -

99% mirip
REPOSITORY2018

REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)

ANTON

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HAMDI RAMADHAN

99% mirip
REPOSITORY2018

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI

99% mirip
REPOSITORY2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2022

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Meiyu Syahri Ramadhanisa, Meiyu

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA

JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, -

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Yodi Sundana, - · 2021

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

DONALIO RAMADHANA, - · 2020

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, - · 2020

REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)

ANTON · 2018

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HAMDI RAMADHAN · 2018

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

Yodi Sundana, - · 2021

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

DONALIO RAMADHANA, - · 2020

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, - · 2020

REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)

ANTON · 2018

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HAMDI RAMADHAN · 2018

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018