REPOSITORY PAIindonesia2020

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

KHUSNUL WAHIDA
NIM:11624200506

KHUSNUL WAHIDA (2020) : IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Adapun penulisan skripsi ini berlatang belakang dari banyaknya pengusaha sarang burung walet di kecamatan tualang yang belum memiliki izin usaha. UPTD selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan tidak melakukan pengawasan dengan baik dan bupati siak juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur dan bagaimana aktifitas pelaksanaan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni implementasi peraturan daerah pasal 23 nomor 4 tahun 2008 yang belum terwujud sepenuhnya terkait penanganan izin usaha sarang burung walet di kecamatan tualang, dan tinjauan fiqh siyasah dalam penanganan izin usaha sarang burung walet yang di lakukan oleh UPTD kecamatan tualang.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di BKD (Badan Keuangan Daerah) dan UPTD (Unit Pelaksanan Teknis Daerah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Dikecamatan Tualang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak BKD, UPTD dan pengusaha walet. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.
Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.
Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait implemetasi perda pasal 23 nomor 4 tahun 2008 terhadap izin usaha sarang burung walet oleh Unit pelaksanaan teknis daerah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemerintah adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2018

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN SYIRKAH ‘INAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI USAHA DAGANG TINA KUBU BABUSALAM DESA RANTAU PANJANG KIRI ROKAN HILIR (Studi Kasus Desa Rantau Panjang Kiri)

DELIANA BALQIS

99% mirip
REPOSITORY2011

PELAKSANAAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET DI KOTA DUMAI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Silvina

99% mirip
REPOSITORY2014

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni

99% mirip
REPOSITORY2012

PENGARUH FAKTOR SARANG BURUNG WALET KULON PROGO SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN MODUL PENGAYAAN MATERI EKOSISTEM FAKTOR-FAKTOR KLIMATIK TERHADAP KELIMPAHAN BURUNG WALET (Aerodramus fuciphagus) DI KABUPATEN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN MODUL PENGAYAAN M

Rista , Novitasari

99% mirip
REPOSITORY2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, -

99% mirip
REPOSITORY2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, -

99% mirip
REPOSITORY2022

PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

DELLA FEBRIANTI, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal

Putra, Andri Ismail

99% mirip
REPOSITORY2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal

Putra, Andri Ismail

99% mirip
REPOSITORY2018

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

HAMDI RAMADHAN

99% mirip
REPOSITORY2017

PENERAPAN PASAL 43 MENGENAI PENYEBARLUASAN KONTEN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI UU HAK CIPTA NO 28 TAHUN 2014 MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Usaha Bersama Rachmatdia Kecamatan Tampan,Pekanbaru)

ABDUL AZIS MAULANA

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN SYIRKAH ‘INAN USAHA SARANG BURUNG WALET DI USAHA DAGANG TINA KUBU BABUSALAM DESA RANTAU PANJANG KIRI ROKAN HILIR (Studi Kasus Desa Rantau Panjang Kiri)

DELIANA BALQIS · 2018

PELAKSANAAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET DI KOTA DUMAI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Silvina · 2011

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

Syamsuni · 2014

PENGARUH FAKTOR SARANG BURUNG WALET KULON PROGO SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN MODUL PENGAYAAN MATERI EKOSISTEM FAKTOR-FAKTOR KLIMATIK TERHADAP KELIMPAHAN BURUNG WALET (Aerodramus fuciphagus) DI KABUPATEN SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN MODUL PENGAYAAN M

Rista , Novitasari · 2012

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · 2022

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

ZAINUL KIROM, - · 2022

PERAN KEPALA DESA SUNGAI KUMANGO TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA ) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

DELLA FEBRIANTI, - · 2022

PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH

Defri Wandy, - · 2021