REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)

Abstrak / Ringkasan

Peraturan daerah merupakan salah satu alat penguasa atau pemerintah
untuk bertindak agar segala tindakannya mempunyai dasar hukum atau legalitas,
sehingga perbuatan pemerintah itu dapat dikatakan sah dimata hukum. Hal
ini sesuai dengan prinsip negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga
tindakan pemerintah termasuk pemerintah daerah harus berdasarkan pada hukum.
Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini
pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat dengan adanya Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima Kota Pekanbaru
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru, apa kendala realisasi Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan
realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan
pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru.
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khususnya Pasar Pagi Arengka.
Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pasar dan Satpol PP serta beberapa
orang pedagang kaki lima Kota Pekanbaru. Sedangkan sampelnya terdiri 3 orang
Dinas Pasar, 2 orang Satpol PP dan 50 orang Pedagang Kaki Lima. Metode
pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, angket,wawancara dan
studi pustaka.
Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima Kota Pekanbaru bahwa pemerintah kota Pekanbaru berkewajiban
memberikan pembinaan dan penyuluhan. Namun pada pelaksanaan atau realisasinya
di lapangan penulis melihat ketentuan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Kendala
realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran para
Pedagang Kaki Lima, kurangnya Sumber Daya Manusia, luasnya wilayah dan
banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, banyaknya Padagang Kaki
Lima yang menolak untuk direlokasi di lahan yang sudah difasilitasi oleh
pemerintah dan minimnya anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk
pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan tinjauan fiqh siyasah terhadap
realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penataan dan
pembinaan pedagang kaki lima Kota Pekanbaru bahwa Pemerintah berkewajiban
memberikan pengayoman yang baik kepada masyarakat dikarenakan mereka adalah
Khalifah Allah di muka bumi yang bertanggung jawab atas orang-orang yang
dipimpinnya. Maka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah.

Topik Terkait

Sitasi