PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Adapun yang menjadi gejala dalam penelitian ini adalah dimana pada
pelaksanaan tugas dalam pemenuhan perlindungan hak anak terkhusus hak dasar
pendidikan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 17 ayat (1) telah mengatur bahwa
Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal,
non formal dan informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan
dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2), Pemerintah
Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua
anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang
ini yaitu bahwa anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan anak
yang putus sekolah belum dapat terpenuhi hak-haknya. Terdapat 250 anak yang
tidak mendapatkan hak pendidikan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Permasalaan pendidikan bagi anak perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah
Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak terkhusus hak pendidikan.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana
perlindungan hak pendidikan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, serta bagaimana upaya Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam
memenuhi hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hak pendidikan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, serta untuk mengetahui
bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Riau dalam memenuhi hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,
artinya penelitian yang dilakukan langsung mengumpulkan data dilapangan
dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, angket dan studi
pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan dalam
penulisan skripsi ini.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hak pendidikan
anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau
berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Hak Dasar Anak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan
baik, karena belum maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam
melaksanakan tugasnya, serta kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait
pemenuhan hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
Topik Terkait
Referensi Serupa
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, -
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, -
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, -
Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus
Resty Anggraini, -
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi
Elvira, Niken
PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU
HARDIAN WIDIA FITRI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, -
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GURU BANTU PROVINSI RIAU(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
RAMA MARYADI
EVALUASI USABILITY WEBSITE PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE
SABRINA AISYAH, -
RANCANGAN MODEL ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN TOGAF ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
POPI ASTIKA, -
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PEGAWAI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI RIAU DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DI RIAU
DESI AMRIANI
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, - · 2022
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus
Resty Anggraini, - · 2020
PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU
HARDIAN WIDIA FITRI · 2017
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GURU BANTU PROVINSI RIAU(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)
RAMA MARYADI · 2017
Literatur Terbaru yang Relevan
EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P
RAMADHAN, - · 2022
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus
Resty Anggraini, - · 2020
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi
Elvira, Niken · 2025
PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU
HARDIAN WIDIA FITRI · 2017
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR
Yenni Oktavia, - · 2022
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019