REPOSITORY Umumindonesia2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Adapun yang menjadi gejala dalam penelitian ini adalah dimana pada
pelaksanaan tugas dalam pemenuhan perlindungan hak anak terkhusus hak dasar
pendidikan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 17 ayat (1) telah mengatur bahwa
Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal,
non formal dan informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan
dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2), Pemerintah
Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua
anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang terjadi pada saat sekarang
ini yaitu bahwa anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan anak
yang putus sekolah belum dapat terpenuhi hak-haknya. Terdapat 250 anak yang
tidak mendapatkan hak pendidikan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Permasalaan pendidikan bagi anak perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah
Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak terkhusus hak pendidikan.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana
perlindungan hak pendidikan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, serta bagaimana upaya Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam
memenuhi hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hak pendidikan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, serta untuk mengetahui
bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Riau dalam memenuhi hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,
artinya penelitian yang dilakukan langsung mengumpulkan data dilapangan
dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, angket dan studi
pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan dalam
penulisan skripsi ini.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hak pendidikan
anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau
berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan
Hak Dasar Anak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan
baik, karena belum maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam
melaksanakan tugasnya, serta kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait
pemenuhan hak dasar anak terkhusus hak dasar pendidikan.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2022

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

RAMADHAN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, -

99% mirip
REPOSITORY2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2020

Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus

Resty Anggraini, -

99% mirip
REPOSITORY2025

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi

Elvira, Niken

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU

HARDIAN WIDIA FITRI

99% mirip
REPOSITORY2022

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

Yenni Oktavia, -

99% mirip
REPOSITORY2019

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -

99% mirip
REPOSITORY2017

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GURU BANTU PROVINSI RIAU(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

RAMA MARYADI

99% mirip
REPOSITORY2021

EVALUASI USABILITY WEBSITE PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE

SABRINA AISYAH, -

99% mirip
REPOSITORY2020

RANCANGAN MODEL ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN TOGAF ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

POPI ASTIKA, -

99% mirip
REPOSITORY2017

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PEGAWAI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI RIAU DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DI RIAU

DESI AMRIANI

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

RAMADHAN, - · 2022

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus

Resty Anggraini, - · 2020

PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU

HARDIAN WIDIA FITRI · 2017

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

Yenni Oktavia, - · 2022

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GURU BANTU PROVINSI RIAU(Studi Kasus: Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

RAMA MARYADI · 2017

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

RAMADHAN, - · 2022

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

Sosialisasi Program Parenting Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kepada Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus

Resty Anggraini, - · 2020

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bekasi

Elvira, Niken · 2025

PELAKSANAAN HOME VISIT OLEH KONSELOR DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK ( P2TP2A) PROVINSI RIAU

HARDIAN WIDIA FITRI · 2017

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SARANA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI NAGARI SUNGAI NANIANG KECAMATAN BUKIK BAR

Yenni Oktavia, - · 2022

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019