PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PERMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
HAMDI RAMADHAN · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari tidak terealisasinya
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima. Keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan berbagai problema
dikawasan Pasar Raya Padang, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para
pemakai jalan kerena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima.
Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan berbagai pesoalan, terkait dengan
masalah ketertiban, keramaian, dan kebersihan untuk kemaslahatan bersama.
Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara
pedagang kaki lima dengan aparat pemerintah. Dalam menghadapi berbagai
tekanan yang dilakakukakan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang
geraknya. Keberadaan inilah yang membuat pemerintah Kota Padang untuk
melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di Kota
Padang khususnya di Pasar Raya Padang berdasarkan Peraturan Daerah No. 3
Tahun 2014 dengan tujuan untuk menciptakan suasana tempat usaha PKL yang
tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok
pemasalahan, yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun
2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Tinjauan
Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang. Penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pasar Raya padang.
Adapun metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang secara langsung berinteraksi
sebagai data primer dari pihak pemerintah kota dan pedagang kaki lima.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan dengan
cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan
teknik deskriptif analitik.
Hasil Penelitiaan melalui wawancara, observasi dan dukumentasi di
lapangan dengan responden diperoleh jawaban – jawaban bahwa prosedur –
prosedur yang terdapat di dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tersebut mengenai
penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum terlaksana sepenuhnya
oleh Pemerintah Kota. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis
juga meninjau pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash – nash Al –
Qur’an, Hadits, dan kaidah fiqhiyah untuk melihat prosedur pelaksanaan Perda
No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
belum sepenuhnya terlaksana oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai
dengan tinjauan Fiqh Siyasah.
Topik Terkait
Referensi Serupa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, -
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, -
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANGPENINGKATAN PRODUKSI TANI DESA LUBUK BIGAU TAHUN 2020 BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 12 UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
WELNI ELIA FIFIN, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) PADA RUMAH IBADAH DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DA
JUVANO BESTMAN ALDI ROSADI, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi · 2010
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
Literatur Terbaru yang Relevan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT PASAR KOTA PADANG SIDEMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
HABIBUR RAHMAN ASRAL, - · 2022
REALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai)
ANTON · 2018
REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Suwardi · 2010
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)
Saragih, Arif Wibowo · 2020
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Nordi Ilhami, - · 2020
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
BAYU FIGUR PRATAMA REJA · 2018