REPOSITORY PAIindonesia2018

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Kabupaten
Kampar membuat peraturan daerah keagamaan untuk mewujudkan konsep
serambih mekkahnya. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten
Kampar awalnya berjalan selama beberapa bulan setelah peraturan daerah
tersebut dikeluarkan. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang
Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji mengaktifkan umat Islam mempelajari
dan membaca Al-Quran di waktu maghrib dan menjadikan masyarakat yang
agamis dan membiasakan diri membaca Al-Quran dan memiliki karakter
keagamaan yang kuat di Kabupaten Kampar. Dari hasil analisis penelitian dapat
disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 yang mengenai
tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji dikategorikan belum berhasil.
Hal ini terlihat dari tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan dari
Perda Nomor 2 tahun 2013. Seperti mengaktifkan umat Islam mempelajari dan
membaca Al- Quran di waktu maghrib dan menjadikan masyarakat yang agamis
dan membiasakan diri membaca Al-Quran dan memiliki karakter agama yang
kuat di Kabupaten Kampar. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam
pelaksanaan kebijakan, yaitu: faktor ketersediaan tenaga pengajar dan anggaran
yang tidak mendukung dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang
Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik Gerakan Masyarakat Maghrib
Mengaj

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

ANALISIS KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN DENGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Tinjauan Fiqh Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Desa Taman Bunga, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat)

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Persepektif Fiqh Siyasah

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Literatur Terbaru yang Relevan

PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PERMASALAHAN SOSIAL DI DESA NAUMBAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )

ANALISIS KESESUAIAN ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENDIDIKAN DENGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)