APLIKASI KALENDER KAMARIAH DALAM BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA

Abstrak / Ringkasan

Disertasi ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan orientasi kalender yang
digunakan di dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI
) di Indonesia, khususnya pada
aspek hukum perkawinan, pada hal umat Islam mempunyai kalender yang mapan,
yaitu kalender Hijriah, tetapi kalender ini hanya digunakan untuk pelaksanaan
beberapa ibadah mahdhah saja, seperti puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan
Idul Adha, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Sehubungan dengan itu,
masalah pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana aplikasi kalender
Hijriah dalam aturan hukum perkawinan di dalam KHI, bagaimana implikasi
hukum penggunaan sistem kalender yang ada dalam KHI, dan bagaimana analisis
hukum penggunaan kalender Hijriah dalam aspek perkawinan.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat library
research. Ada tiga macam sumber primer yang digunakan, yaitu: 1) Teks Alquran
dan hadis, Tafsir Ibnu Katsir dan Tarikh at-Thabariy, yang menerangkan tentang
sistem kalender Islam, 2)Kitab Fiqh as-Sunnah, Bid?yah al-Mujtah?d, al-Fiqh alIsl?miy
wa ‘Adillatuhu, dan kitab-kitab fikih lainnya yang membahas tentang
konsep perkawinan Islam, 3) Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang
aturan hukum perkawinan di Indonesia. Sumber sekunder adalah buku-buku,
dokumen, serta berbagai tulisan yang relevan dengan fokus penelitian, baik
berupa hasil cetakan maupun media elektronik. Analisis data menggunakan
teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan content analysis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI sebagai pedoman pelaksanaan
hukum keluarga Islam di Indonesia, dalam aturan perkawinan tidak menggunakan
kalender Hijriah sebagai pedoman waktu, dan tidak pula kalender Masehi. Hal ini
terlihat dalam perhitungan masa idah dan mafqud. Perhitungan KHI lebih panjang
dari perhitungan kalender Hijriah dan lebih pendek dari perhitungan kalender
Masehi. Perpanjangan masa idah dari waktu yang sudah ditentukan di dalam
Alquran berimplikasi pada berbagai aspek hukum, yaitu haramnya rujuk,
terhalangnya peminangan bahkan pernikahan, dan terhalangnya hak waris orang
lain jika suami atau istri meninggal dunia dalam masa idah. Memperpanjang
waktu mafqud dan idah merupakan perbuatan zalim dan memberi mudarat kepada
orang lain. Hal ini tidak sesuai dengan maksud ditetapkannya hukum Islam.
Ketidakjelasan orientasi kalender dalam KHI juga mengakibatkan kekeliruan para
praktisi hukum
(hakim dan penghulu) dalam memahami dan menjalankan
ketentuan perkawinan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu, taysir ataupun
ihtiy?th yang digunakan dalam penetapan waktu dalam KHI tidak tepat, karena
mempunyai dampak hukum yang signifikan

Topik Terkait

Sitasi