POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Naimullah · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Judul Skripsi: (POLA PERKAWINAN CLUB BERPOLIGAMI
GLOBAL IKHWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU)
Penelitian ini mengungkapkan pola poligami yang dilakukan club
poligami ikhwan global Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, permasalahan yang
dikaji adalah apa alasan atau dasar pertimbangan bagi club poligami ikhwan
global dalam melakukan perkawinan poligami, kemudian apa dampak perkawinan
poligami bagi kehidupan keluraga, serta bagaimana sudut pandang hukum Islam
dalam melihat praktek perkawinan poligami serta analisis dari penulis.
Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat lapangan, metodologi
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
analisis, adapun sumber yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, dalam
teknik pengumpulan data digunakan observasi, wawancara dan angket lalu
kemudian dianalisa datanya dengan deskriftif, deduktif dan induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktek poligami yang
dilakukan oleh club poligami ikhwan global adalah dikarenakan dominannya oleh
faktor tuntutan agama di samping factor lain yang membolehkan laki-laki untuk
beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tercantum dalam ayat suci al-Quran
surat an-Nisa, ayat 3). surat al-Nisa’ ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki
boleh memiliki isteri sampai empat orang, nampaknya menjadi ayat yang
melegalisasi praktek perkawinan poligami yang dilakukan oleh club poligami
Ikhwan global, yang menjadi menarik lagi adalah ayat ini selalu disosialisasikan
pada pengajian-pengajian atau majelis ta’lim yang biasa didatangi ibu-ibu. Hal ini
berpengaruh pada persepsi dan penerimaan mereka terhadap perkawinan
poligami.
Praktek poligami yang dilakukan oleh club poligami ikhwan global,
ternyata perkawinan poligaminya dilakukan dengan perkawinan tidak tercatat,
alias perkawinan liar, tata cara pernikahan mereka dilakukan dengan dipimpin
langsung oleh ketua mereka. alasan mereka melakukan pernikahan seperti ini
sudah barang tentu untuk memudahkan mereka dalam tata cara pernikahanya.
Dilihat dari dampak perkawinan poligami yang dipraktekkan oleh club
poligami ikhwan global berdampak negatif kepada anak-anaknya, di mana anakanak
mereka mengalami tekanan dan beban psikologis, di samping itu praktek
poligami ini juga menyebabkan isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk
mendapatkan haknya menerima waris dari harta yang ditinggalkan suami.
Dilihat dari segi hukum Islam, praktek poligami yang dilakukan oleh club
poligami ikhwan global secara normative adalah sah dan legal, tetapi kalau dilihat
dari aspek lainnya, misalnya aspek dari tujuan perkawinan itu sendiri, sudah
barang tentu tidak tercapai apa yang menjadi tujuan perkawianan itu sendiri.
Referensi Serupa
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, -
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, -
Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).
Said, Dede Hafirman
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, - · 2021
HANTARAN PERKAWINAN DALAM PEMINANGAN SECARA ADAT REMPAK DITINJAU MENRUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”
Khairunnas · 2012
PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
Sri Murni · 2012
PENGGUNAAN ORGEN TUNGGAL DALAM PESTA PERKAWINAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MORAL REMAJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)
Supriyanti · 2012
Literatur Terbaru yang Relevan
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
BATAS MINIMAL USIA MENIKAH PADA UNDANGUNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) NOMOR 16 TAHUN 2019 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Menikah Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)
MIRATUL HAYATI, MH · 2021
’Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami’’ Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29)
Syahren, Syahren · 2020
IZIN TERTULIS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DI NAGARI PAKAN SINAYAN KECAMATAN BANUHAMPU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
MUTHIA RAHMATUL HUSNA, - · 2019
STUDI KOMPERATIF TENTANG HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001
ISMAIL BIN HASSAN · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)
Rizal, - · 2021