REPOSITORY PAIindonesia2020

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Hasibuan, Muhammad Naufal Akbar · Repository UIN Sumatera Utara

Abstrak / Ringkasan

Penelitian ini membahas tentang persoalan
terkait penggunaan tenaga kerja asing melalui peraturan-perundang-undangan
haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum Fikih Siy?sah Dusturiyah yakni alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaaan
adat suatu negara yang tidak melanggar aturan syari„. Permasalahan yang timbul
sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah
pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Adapun rumusan masalah dalam skripsi
ini adalah bagaimana pembatasan hak warga negara memperoleh lapangan
pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing, apa saja hak warga negara yang dibatasi dalam
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, bagaimana tinjauan Fikih Siy?sah Dust?riyah mengenai diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing. Metode dalam penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data, baik
yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur
yang dipandang relevan, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah
analisis data deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini
bahwa pembatasan hak warga negara memperoleh lapangan pekerjaan menurut
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing adalah TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jenis
pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKA adalah hanya untuk tenaga kerja ahli
dan bukan sebagai pekerja kasar. Hak warga negara yang dibatasi dalam Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
menimbulkan kekhawatiran khususnya mengenai tenaga kerja lokal karena
peraturan baru tersebut cenderung membuka jalan kepada TKA untuk bebas
masuk ke Indonesia. Fikih Siy?sah Dust?riyah mengenai diterbitkannya Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah
kontruksi ketentuan Pasal 9 mengenai tenaga kerja asing pada Presiden Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut hukum Islam
memperkerjakan tenaga kerja asing dalam islam dibolehkan, karena tenaga kerja
asing merupakan bagian hubungan ekonomi internasional. Namun, di dalam
memperkerjakan tenaga kerja asing haruslah mengandung aspek keadilan.

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

RELEVANSI PEMIKIRAN RIF’AT SYAUQI NAWAWI TENTANG KEPRIBADIAN QUR’ANI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di Dprd Provinsi Sumater

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kota Medan)

Literatur Terbaru yang Relevan

Pembatasan Hak Warga Negara Memperoleh Lapangan Kerja Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Fikih SIyasah Dusturiyah

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

Implementasi Pengupahan Cuti Melahirkan Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di tinjau Dari Fikih Siyasah (Studi kasus Kecamatan Medan Helvetia)

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

RELEVANSI PEMIKIRAN RIF’AT SYAUQI NAWAWI TENTANG KEPRIBADIAN QUR’ANI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus kantor Walikota Medan)