Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat

Abstrak / Ringkasan

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pengelolaan Zakat yang diformulasikan dalam bentuk BAZ dan LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang memiliki kekuatan hukum dari pemerintah. Skripsi ini berjudul: Peran Pemerintah Derah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang pengurus Badan Amil Zakat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan. dari penerapan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan. Pengamatan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat tersebut. Data primer diperoleh langsung dari informan mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 ini menjadikan payung hukum terlaksanakannya pengelolaan zakat secara nasional. Namun Pemerintah Kabupaten Asahan mengenai Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan sudah tidak optimal di karenakan tidak adanya kepengurusan di Badan Amil Zakat Daerah semenjak tahun 2015 sampai sekarang, karena adanya perubahan aturan mengenai pengurus BAZ yang tidak boleh lagi dari kalangan PNS sehingga pemerintah kesulitan untuk menyusun struktur organisasi di BAZ, sehingga tidak adanya penyaluran pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada masayarkat yang kurang mampu. Dari hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 harus direvisi dibeberapa pasal didalamnya untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

Topik Terkait

Sitasi