Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“undang-undang”

573 referensi ditemukan
REPOSITORY PAIindonesia2017

UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRINSIP-PRINSIP AL-QUR’AN

ABDI LATHIYFA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Anak adalah karunia Allah yang harus disyukuri, anak adalah amanat Allah yang wajib dilindungi dan ditangani secara benar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua segmen yang ada terutama orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk m…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
64%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-MAMLUKIYYAH MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI

Kurniadinata, Abdullah Sani · Repository UIN Sumatera Utara

Hak-hak sipil merupakan hak-hak warga negara yang berasal dari konstitusi atau hukum suatu negara, diantaranya adalah hak-hak sipil pekerja. Permasalahan terbaru terkait dengan hak-hak pekerja yang dijelaskan pada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dinilai oleh masyarakat pekerja bersifat kontroversial karena mengurangi hak-hak …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Nurudin · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul: ”UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau majalah-maja…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
63%
relevansi
REPOSITORY Umumindonesia2016

Undang-Undang Pokok Pendidikan Dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 Bagi Pendidikan Di Indonesia 1945-1954

Prabowo, Guntur · Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 merupakan salah satu kebijakan pendidikan pada periode awal kemerdekaan. Penelitian terkait dengan sejarah analisis kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kondisi pendidikan sebelum adanya UUPP; (2) proses penyususnan UUPP; dan (3) dampak setelah adanya UUPP b…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
62%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-MAMLUKIYYAH MUHAMMAD SA’ID RAMADAN AL-BUTI

Kurniadinata, Abdullah Sani · Repository UIN Sumatera Utara

Hak-hak sipil merupakan hak-hak warga negara yang berasal dari konstitusi atau hukum suatu negara, diantaranya adalah hak-hak sipil pekerja. Permasalahan terbaru terkait dengan hak-hak pekerja yang dijelaskan pada beberapa pasal Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dinilai oleh masyarakat pekerja bersifat kontroversial karena mengurangi hak-hak …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
60%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2022

Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

Muhammad Tauladan, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK Muhammad Tauladan, (2022) : Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Hakim merupakan seorang tokoh utama dalam proses keadilan, dimana dia dituntut untuk mempunyai kecerdasan intelektu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
42%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi Dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Teng

Tanjung, Rini · Repository UIN Sumatera Utara

KinerjaAparatur sipil negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun ASN mempunyai tugas dan fungsi yang di berikan oleh negara …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
42%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2018

Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)

Putri, Rahmadani · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA UZUR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”. Islam adalah agama yang sempurna yang diyakini oleh pemeluknya, diyakini sebagai agama yang sempurna karena tidak hanya mengatur persoalan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
41%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)

Tanjung, Ilgafur · Repository UIN Sumatera Utara

Hadiah memiliki peranan penting dalam kehidupan individu dan sosial. Islam telah memberikan solusi dan cara untuk mempererat hubungan antara perorangan maupun kelompok dengan menganjurkan saling memberikan hadiah. Maka yang diharapakan dari hadiah tersebut orang akan saling menyayangi, saling menebar cinta dan berbagi kebahagiaan melalui pemberian tersebut. …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
41%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)

DORA, DINI NILVA · Repository UIN Sumatera Utara

Adapun judul skripsi ini adalah PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai). Wakaf adalah suatu lembaga Syari’at Islam yang memberikan hukum tersendiri pada harta kekayaan seseorang dengan tujuan untuk menegakkan dan melaksanakan Syari’at Islam, terutam…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
41%
relevansi
REPOSITORY PGMIindonesia2014

PENERAPAN TEKNIK PENGAJUAN PENDAPAT TERTULIS MELALUI MATERI MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 004 RANAH SUNGKAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN K

Feri Fadli Supardi · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn pada materi mentaati peraturan perundang-undangan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 004 Ranah Sungkai dengan melalui teknik pengajuan pendapat tertulis. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di V Sekolah Dasar Negeri 004 Ranah Sungkai. Penelit…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
40%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Reza, Muhammad Farhan · Repository UIN Sumatera Utara

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi an…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
39%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

Tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa negeri pulau Pinang ditinjau dari fikih syafi’i dan enakmen undang-undang keluarga islam (negeri pulau Pinang) tahun 2004

Bin Mat Saad, Mohamad Hazwan · Repository UIN Sumatera Utara

Judul skripsi ini adalah: TRADISI NIKAH GANTUNG DI KALANGAN MAHASISWA NEGERI PULAU PINANG DITINJAU DARI FIKIH SYAFI’I DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) TAHUN 2004. Dalam penelitian ini, penulis membahas tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang. Tradisi nikah gantung begitu asing karena masyarakat masih belu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
39%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2014

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR

Eriyanto · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c tentang Guru dan Dosen pada Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar”. Adapun permasalahannya adalah tentang kualifikasi akademik dan linieritas pendidikan para guru dengan mata pelajaran yang di ajarkan pada madrasah aliyah se Kabupaten Kampar serta paktor-paktor yang mempenga…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
39%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sorkam Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sorkam Tengah Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tengah)

Aprida, Vivit · Repository UIN Sumatera Utara

membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan perpektif fiqh siyasah apakah sudah berjalan sesuai undang-undang tersebut, seperti umumnya peran kepala desa tidak terlepas dari tanggung jawabnya sebaagai seorang pemimpin, didalam melakukan tanggung jawab seorang kepala desa harus memiliki…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

PROSEDUR PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003)

MOHAMAD NAZREEN NAIM BIN MANSOR, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Talak merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengizinkan talak tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memang tiada jalan keluar lainnya bagi mempertahankan rumahtangga yang dibina. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 dinyatakan “talak (yang dapat dirujuk) …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2019

ANALISIS SEKSYEN 21 ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM NEGERI MELAKA TAHUN 2002 MENGENAI PENETAPAN MAHAR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

HASLINA BINTI DAHLAN, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Haslina Binti Dahlan (2019): Analisis Seksyen 21 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 Mengenai Penetapan Mahar Ditinjau Menurut Hukum Islam Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketetapan mahar menurut Seksyen 21 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Melaka Tahun 2002 di mana mahar merupakan pemberian wajib dari cal…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2018

ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

KASRI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tindak pidana dapat diartikan suatu perbuatan yang mana bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan kitab UU Hukum Pidana. Dalam melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana di dalam KUHP diatur pula tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2016

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MADRASAH DI KABUPATEN SIAK

Ahli Subur · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tesis tersebut di tulis dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh Undang undang RI No 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan yang ada di daerahnya secara efektif sehingga menjadi pendidikan yang diunggulkan. Kon…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2011

PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG SYIRKAH DAN RELEVANSIINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Rika Susanti · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Skipsi ini berjudul : “PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG SYIRKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN SYARIAH ”. Ditulis berdasarkan latar belakang bahwa syirkah merupakan salah satu sistem ekonomi dalam Islam dan dalam Islam intinya merupakan salah satu jalan untuk melakukan kelangsungan hidup dan sebagai sumber usaha k…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
38%
relevansi
Halaman 1 / 29 Berikutnya →