PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH

Abstrak / Ringkasan

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh peran pemerintah dalam melaksanakan kewajiban, dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan yang ada di masyarakat dengan membuat suatu aturan, sehingga diharapkan terlaksananya aturan tersebut. Penulis mengangkat permasalahan bagaimana Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar, menganalisis faktor penghambat dan pendorong Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar serta untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya di Kabupaten Kampar.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan populasi berjumlah 9 orang dan sampel dengan teknik total sampling yang berjumlah 9 orang. Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, dengan Metode Analisis Data Deskriptif Kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dalam hal ini melalui kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 sudah berperan namun belum maksimal. Penghambat dari pelaksanaan ini adalah aturan yang berlaku dimasa covid-19 membuat belum terlihatnya perubahan yang signifikan, kurangnya kesadaran masyarakat, perubahan harga bahan baku yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk berkembang di tingkat yang lebih tinggi dan faktor pendorong yaitu potensi luar biasa yang dimiliki desa Koto Masjid sebelum adanya peraturan ini. Fiqh Siyasah dalam hal ini sejalan dengan Siyasah Dusturiyah, dimana pemerintah menerapkan peraturan dan kebijakan yang dapat menimbulkan kemaslahatan kepada rakyatnya sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah

Topik Terkait

Sitasi