REPOSITORY PAIindonesia2017

PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN

WAHYU ADE SAPUTRA · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

Wahyu Ade Saputra (2017) :Pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Biaya Pencatatan Nikah Bagi Warga Negara Yang Tidak Mampu Dan Korban Bencana Di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat yang lebih memilih pelaksanaan akad nikah dirumah dibandingkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, disamping itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan bahwa angka kemiskinan dikabupaten Pelalawan meningkat dari tahun ketahun. Yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan apa kendala dalam pelaksanaannya serta bagaimana pandanagn Hukum Islam tentang pencatatan nikah bagi warga negara yang tidak mampu dan korban bencana.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kantor-kantor Urusan Agama Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 12 Kantor Urusan Agama Kecamatan, tetapi karena jumlah populasinya banyak dan sejenis maka diambil sampel sebanyak 4 Kantor Urusan Agama, yakni KUA Bunut, KUA Pangkalan Kuras, KUA Pangkalan Lesung, dan KUA Ukui. Dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitatik.
Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan ini belum terlaksana dengan baik karena beberapa kendala, diataranya masih ada Kepala Kantor dan Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan yang belum mengetahui bahwa peraturan ini telah di sahkan, adanya kendala dalam pelaksanaanya dan calon pengantin lebih memilih pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dibandingakan perikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pandangan Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan meski pencatatan perkwainan tidak diatur dalam fikih terdahulu, namun didalamnya terdapat kemaslahatan. Dan mampu secara ekonomi bukanlah syarat mutlak untuk menikah.

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Wicaksono, Abdi Putra

99% mirip
REPOSITORY2022

PROBLEMATIKA HAMIL SEBELUM NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM : ANALISIS PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

AMRIZAL, AL

99% mirip
REPOSITORY2020

Probelematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dasopang, Bangun

99% mirip
REPOSITORY2020

Probelematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dasopang, Bangun

99% mirip
REPOSITORY2017

EFEKTIFITAS PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

DESI ASTUTI

99% mirip
REPOSITORY2017

Problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai( Analisis undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam ).

Said, Dede Hafirman

99% mirip
REPOSITORY2013

EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MINGGIR SLEMAN

Cahyu , Astriwi

99% mirip
REPOSITORY2012

EVALUASI PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MINGGIR SLEMAN

Cahyu Astriwi, -

99% mirip
REPOSITORY2019

Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)

Siregar, Asrinawati Oktavia

99% mirip
REPOSITORY2021

Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)

Larasati, Zeni

99% mirip
REPOSITORY2021

Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)

Larasati, Zeni

99% mirip
REPOSITORY2018

KEBIASAAN MASYARAKAT MENYANDINGKAN CALON PENGANTIN KETIKA AKAD NIKAH TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT (Studi di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan)

MILLAH SHADIQOH

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan