WAKAF TANAH DITINJAU MENURUT PASAL 22 UNDANG- UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)
Hendri Kroniko · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Skripsi ini berjudul “Wakaf Tanah Ditinjau Menurut Pasal 22 Undang-
Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”(Studi Kasus di Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singing). Masalahnya berkisar tentang peruntukan tanah
dikecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi, kendala- kendala yang dihadapi
dalam perun tukan tanah wakaf, analisa peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22
undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dikecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi.
Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi Propinsi Riau. Adapun Populasi penelitian terdiri dari Wakif (orang
yang berwakaf) yang berjumlah 5 orang, nazhir wakaf yang berjumlah 5 orang, dan
pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) 1 orang. Dengan jumlah populasi
seluruhnya 11 0rang. Sedangkan sebagai sampelnya, penulis menggunakan metode
Total Sampling yaitu mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan
angket. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder
yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif.
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui
bahwa dalam perwakafan tanah dikecamatan Pangean, setelah penulis mengadakan
wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk angket, dikecamatan
pengean mulai dari tahun 2010-2012 ada terdapat 5 orang yang mewakafkan tanah
untuk keperluan sarana ibadah dan sarana pendidikan. 1 untuk pembangunan masjid 3
untuk keperluan pembangunan musahalla/surau dan 1 untuk keperluan
mpembangunan Madrasah Ibtidaiyah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam
peruntukan tanah wakaf ini adanya tanah wakaf yang diikrarkan untuk pembangunan
masjid namun tanah tersebut hanya dijadikan untuk tempat berolahraga, mushalla
yang sudah didirikan tidak berfungsi dan ada mushalla yang dijadikakn tempat
berolahraga juga didalamnya. Analisa terhadap pasal 22 undang-undang wakaf nomor
41 tahun 2004 dalam akta ikrar wakaf, penggunaan tanah wakaf sudah sesuai dengan
pasal tersebut namun fakta yang terjadi dilapangan tanah yang diperuntukkan untuk
masjid tidak berjalan sesuai ketentuan, dan funsi mushalla yang sudah dibangun tidak
dimanfaat secara maksimal dan tidak digunakan untuk sarana ibadah. Padahal dalam
pasal 22 disebutkan untuk sarana Ibadah dan kegiatan ibadah.
Referensi Serupa
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, -
Pelaksanaan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Husein, As’ad
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, -
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, -
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR
Eriyanto
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA
MANAJEMEN PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WAKAF BERBASIS MUSYAWARAH DI DESA BETING KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Merry Andanie, -
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN TEKNIK MENOMORI ORANG BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SAINS MATERI SUMBER DAYA ALAM PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI 012 LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
Raudho Hayatunupus
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 007 UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU
Koko Rifandi
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni · 2014
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR
Eriyanto · 2014
PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURA PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA DI KANTOR-KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PELALAWAN
WAHYU ADE SAPUTRA · 2017
Literatur Terbaru yang Relevan
Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Muaro Tombang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 Menurut Fiqh Siyasah
Anggun Dwiyasman, - · 2022
Pelaksanaan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
Husein, As’ad · 2012
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)
ZAINUL KIROM, - · 2022
PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
ARIEF BUDIMAN, - · 2022
IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
KHUSNUL WAHIDA, - · 2020
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 PASAL 3 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DI DESA PULAU SENGKILO KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU ( SUATU PENDEKATAN FIQH SIYASAH )
Syamsuni · 2014
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIYAH SE KABUPATEN KAMPAR
Eriyanto · 2014