PELAKSANAAN REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Arief Budiman (2022) ; Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi


Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (distress) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Termasuk hak untuk mendapatkan kesehatan. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan. Ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana tinjauan fiqh siyasahnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengggunakan metode lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatakan data dan informasi menggunakan Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksaannya belum maksimal dikarenakan masih ada penderita gangguan jiwa yang belum mendapatakan rehabilitasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi karena kurangnya data mengenai jumlah penderita gangguan jiwa yang ada di kabupaten kuantan singingi. Sedangkan menurut tinjauan Fiqh Siyasah belum sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah kerena belum sepenuhnya menjalankan perannya untuk menjamin kemaslahatan umat manusia yaitu pemenuhan hak penderita gangguan jiwa.



Kata Kunci : Peran, Gangguan Jiwa, Fiqh Siyasah

Topik Terkait

Sitasi