PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
YUHAN ANISA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Yuhan Anisa (2022) : Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan dalam pinjaman uang secara online yang sering memakan korban karena pihak pinjaman uang secara online sering mengancam konsumen. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech), dan (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sosiologis, dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah, tidak terlaksanakannya pelaksanaan peraturan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) secara maksimal. Literasi, pemahaman masyarakat, kerentanan aplikasi, proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, serta sistem penyampaikan informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech), Pinjaman Online, OJK
Topik Terkait
Referensi Serupa
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, -
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, -
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, -
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
FIORA FRANSISKA PUTRI
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Septiani, Gayatri Vera
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Khoerunnisa, Siti
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, -
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, -
KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR
MARADEN KASUMA HASIBUAN, -
PELAKSANAANJAMBELAJAR MALAM DIRUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATENNATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014 (StudiKasus di KecamatanBunguranTimurLaut)
CHANDRA SUJAYA
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah
HENDRI, -
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · 2019
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, - · 2022
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, - · 2021
KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR
MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · 2020
Literatur Terbaru yang Relevan
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, - · 2019
PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU
MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021
Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be
Suhardianti, - · 2022
ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Septiani, Gayatri Vera · 2024
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU
Khoerunnisa, Siti · 2023
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
ABDUL ARIFIN, - · 2020