REPOSITORY Umumindonesia2023

PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)

YUHAN ANISA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Yuhan Anisa (2022) : Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan dalam pinjaman uang secara online yang sering memakan korban karena pihak pinjaman uang secara online sering mengancam konsumen. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech), dan (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sosiologis, dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah, tidak terlaksanakannya pelaksanaan peraturan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech) secara maksimal. Literasi, pemahaman masyarakat, kerentanan aplikasi, proses pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, serta sistem penyampaikan informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Financial Technology (fintech), Pinjaman Online, OJK

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2021

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, -

99% mirip
REPOSITORY2019

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, -

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

Suhardianti, -

99% mirip
REPOSITORY2018

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI

99% mirip
REPOSITORY2024

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Septiani, Gayatri Vera

99% mirip
REPOSITORY2023

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Khoerunnisa, Siti

99% mirip
REPOSITORY2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2021

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PUJA WILANDA, -

99% mirip
REPOSITORY2020

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, -

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAANJAMBELAJAR MALAM DIRUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATENNATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014 (StudiKasus di KecamatanBunguranTimurLaut)

CHANDRA SUJAYA

99% mirip
REPOSITORY2022

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Menurut Fiqih Siyasah

HENDRI, -

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

Suhardianti, - · 2022

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PUJA WILANDA, - · 2021

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · 2020

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE

Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar

Junila, - · 2019

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · 2021

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

Suhardianti, - · 2022

ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

FIORA FRANSISKA PUTRI · 2018

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Septiani, Gayatri Vera · 2024

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Khoerunnisa, Siti · 2023

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020