REPOSITORY Umumindonesia2021

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

MUHAMMAD DAVIN RAYMOND, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK
Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam proses pembangunan. Begitu juga dengan organisasi kemahasiswaan yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri (soft skills). Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan organisasi kemasyarakatan membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar tidak terlaksana dalam melaporkan kegiatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.
Pelaksanaan pelaporan kegiatan organisasi oleh Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Kabupaten Kampar tidak terlaksana dalam melaporkan kegiatannya. Adapun faktor penghambatnya adalah (i) Kurangnya Tingkat Kesadaran Organisasi; (ii) serta Kurangnya Sosialisasi oleh Kesbangpol Kabupaten Kampar

PELAKSANAAN PELAPORAN KEGIATAN ORGANISASI OLEH FORUM MAHASISWA KAMPAR KIRI HULU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KESBANGPOL KABU

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SE-KABUPATEN CILACAP SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR’AN PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 007 UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SEKOLAH MENENGAH KE ATAS, MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA MELALUI SISTEM ONLINE JALUR ZONASI DI SMA NEGERI 1 SETU

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKO

Literatur Terbaru yang Relevan

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU

EVEKTIVITAS KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS EVALUASI PADA DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH P

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SE-KABUPATEN CILACAP SESUAI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2007