REPOSITORY Umumindonesia2022

Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Be

Suhardianti, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak / Ringkasan

ABSTRAK

Suhardianti (2022): Pelaksanaan Pemberian Izin Terhadap Minimarket di Kabupaten Karimun Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan usaha memiliki izin usaha. Hal ini dikarenakan masih banyak kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelenggaran perizinan berusaha di kabupaten Karimun dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin tersebut.
Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau hukum lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel, yang dilakukan melalui, observasi, wawancara, angket, dan kajian pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian izin terhadap minimarket di Kabupaten Karimunoleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten karimun berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko belum berjalan secara baik dan optimal. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin dan juga masih bayak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dan mengurus kegiatan usahanya.faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya suatu usaha emiliki izin usaha dan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.hal tersebut dapat dilihat dari dari tanggapan responden yang tidak mendaftarkan dan mengurus perizinan mengenai kegiatan usahanya.

Keywords: Pelaksanaan, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Toko Usaha Modern

Sitasi

RIS BibTeX
Recommendation Engine

Referensi Serupa

REPOSITORY2020

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, -

99% mirip
REPOSITORY2017

ANALISIS PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI IZIN USAHA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)

PUTRI HERLINDA

99% mirip
REPOSITORY2021

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Okta Sofia Rahmi, -

99% mirip
REPOSITORY2020

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, -

99% mirip
REPOSITORY2015

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)

Koher Roton Nae

99% mirip
REPOSITORY2020

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, -

99% mirip
REPOSITORY2017

PELAKSANAANJAMBELAJAR MALAM DIRUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATENNATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014 (StudiKasus di KecamatanBunguranTimurLaut)

CHANDRA SUJAYA

99% mirip
REPOSITORY2014

PERAN GURU AKUNTANSI MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM BELAJAR AKUNTANSI MATERI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA JURUSAN IPS DI SMA NEGERI 2 KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Herma Lispiyandi

99% mirip
REPOSITORY2019

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)

ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -

99% mirip
REPOSITORY2012

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA VOKASI BERBASIS PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN Di DESA GRUJUGAN, KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus Penerapan Hasil Pelatihan Kewirausahaan Kerajinan Keset Oleh Peserta Didik Dalam Pelaksa

Ikhsan, Norma Laili

99% mirip
REPOSITORY2011

PENGAWASAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI TATA USAHA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KAMPAR KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Nursila

99% mirip
REPOSITORY2018

ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENINGKATAN USAHA MIKRO ANGGOTA BMT MARWAH KANTOR CABANG PEMBANTU INDRAPURA KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

REZA RISKI

99% mirip
Sumber yang Sama

Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, - · 2020

ANALISIS PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI IZIN USAHA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)

PUTRI HERLINDA · 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Okta Sofia Rahmi, - · 2021

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)

Koher Roton Nae · 2015

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · 2020

PELAKSANAANJAMBELAJAR MALAM DIRUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATENNATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014 (StudiKasus di KecamatanBunguranTimurLaut)

CHANDRA SUJAYA · 2017

PERAN GURU AKUNTANSI MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM BELAJAR AKUNTANSI MATERI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA JURUSAN IPS DI SMA NEGERI 2 KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Herma Lispiyandi · 2014

Bacaan Lanjutan

Literatur Terbaru yang Relevan

IMPLEMENTASI PASAL 23 NOMOR 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET DIKECAMATAN TUALANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

KHUSNUL WAHIDA, - · 2020

ANALISIS PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KAMPAR (STUDI IZIN USAHA DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)

PUTRI HERLINDA · 2017

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Okta Sofia Rahmi, - · 2021

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABDUL ARIFIN, - · 2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru)

Koher Roton Nae · 2015

KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENGANGKAT GURU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU ROKAN HILIR

MARADEN KASUMA HASIBUAN, - · 2020

PELAKSANAANJAMBELAJAR MALAM DIRUMAH BAGI PELAJAR/SISWA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATENNATUNA NOMOR 21 TAHUN 2014 (StudiKasus di KecamatanBunguranTimurLaut)

CHANDRA SUJAYA · 2017

PERAN GURU AKUNTANSI MENGATASI KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM BELAJAR AKUNTANSI MATERI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN JASA JURUSAN IPS DI SMA NEGERI 2 KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Herma Lispiyandi · 2014