PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU
ANDRYUS ALBERT BARUTU, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah “PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENCIPTAKAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DI KOTA PEKANBARU”
Sistem pengkaderan bagi anggota forum kepemimpinan pemuda juga merupakan suatu permasalahan yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Dukungan dari pemerintah berupa pembinaan pemuda sangat membantu pengembangan kepemimpinan pemuda ini. Oleh karena itu diperlukannya peran serta pejabat yang berwenang mengenai Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemiminan Pemuda yang berada di bawah nauangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dinas pemuda dan olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru, dan apa faktor-faktor penghambat yang ditemui Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di kota pekanbaru.
Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Maka dari itu, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yakni jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian dilakukan pada dinas pemuda dan olahraga kota pekanbaru untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru, dilihat dari bentuk pengembangan kepemimpinan pemuda, kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda, pembimbingan dan pendampingan kepemimpinan pemuda, serta peran pemerintah daerah dalam pengembangan kepemimpinan pemuda memang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena dari beberapa kategori pengembangan kepemimpinan pemuda tersebut belum terlihat secara jelas lembaganya, sistem pendidikan kepemimpinan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru juga belum terlihat sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013.
Faktor penghambat yang ditemui oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menciptakan kepemimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kota Pekanbaru, antara lain adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru, demikian juga halnya dengan masih kurangnya peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda, kemitraan atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengembangan kepemimpinan pemuda yang masih kurang, serta belum tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pengembangan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru.
Topik Terkait
Referensi Serupa
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, -
PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
YUHAN ANISA, -
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, -
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, -
ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) BERDASARKAN FORMAT KURIKULUM 2013 OLEH MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PEKANBARU
VIVI UMNYYATI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, -
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, -
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbar
Junila, -
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH (PDTA)BERBASIS WEB (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru)
KHAIRUL HUDA
PERAN PEMERINTAH MELALUI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH
Annysa Khoirima, Annysa
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 626 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK (MI UWAYS ALQORNI) KOTA PEKANBARU
Jihan Atika Khairiyah, Jihan
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
YUHAN ANISA, - · 2023
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, - · 2021
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) BERDASARKAN FORMAT KURIKULUM 2013 OLEH MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PEKANBARU
VIVI UMNYYATI · 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021
Literatur Terbaru yang Relevan
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU (Studi SMA di Kota Pekanbaru dan SMA di Kabupaten Kampar)
ILHAM SUWARSYA EKA PUTRA, - · 2019
PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)
YUHAN ANISA, - · 2023
PELAKSANAAN PROGRAM DANA BOS DI KECAMATAN SENAPELAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi kasus: SDN 3 dan SDN 2 Pekanbaru)
PUJA WILANDA, - · 2021
PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PE
Caca Sasmi Okta Prayat, - · 2021
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Okta Sofia Rahmi, - · 2021
ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) BERDASARKAN FORMAT KURIKULUM 2013 OLEH MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA PEKANBARU
VIVI UMNYYATI · 2018
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU
MISRIANTI, - · 2021
PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 PASAL 6 DI KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH
Defri Wandy, - · 2021