Reaktualisasi Maqashid Al-Syari'ahKe Dalam Undang - Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia
AGUS SAPUTERA, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
ABSTRAK
Judul Disertasi ini adalah “Reaktualisasi Maqa>shid Al-Syari>’ah ke dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan HAM di Indonesia jumlahnya sudah memadai, namun masih dijumpai beberapa kelemahan dalam implementasinya. Pelanggaran HAM masih terjadi secara signifikan, karena UU HAM yang ada belum mampu mengakomodir pelaksanaan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan sebuah konsep undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yang bersumber dari nilai-nilai ajaran dan moral Islam yang berlandaskan kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan yang dikenal dengan Maqa>shid al-Syari>’ah. Sehingga terwujud perlindungan, pemajuan, pengakuan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaktualisasi implementasi Maqashid al-Syari’ah ke dalam UU HAM di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sumber data utama dalam penelitian hukum kepustakaan disebut bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer seperti al-Qur’an dan Hadits, Undang-Undang HAM, dan bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik analisa-kualitatif dengan metode content analysis atau yang sering disebut sebagai kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui informasi yang diperoleh secara objektif dan sistematis dari objek yang diteliti.
Dari analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Maq?shid al-Syar?‘ah, secara umum sudah tercermin dalam UU PKDRT (UU No. 23 tahun 2004). Lima aspek (dharurat al-khamsah) yang dikandung Maq?shid al-Syar?‘ah sudah termanifestasikan dalam materi muatan undang-undang tersebut, meskipun batasan dan pengaturannya belum bisa dikatakan sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan syari’at Islam. Hal ini terjadi karena perbedaan batasan mengenai kekerasan, penetapan sanksi pidana, dan aspek-aspek lainnya, sehingga berdampak secara ekonomi dan sosial akibat ketentuan sanksi dalam UU tersebut.
Dari isi materi muatan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa secara umum UU ini sudah sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dikandung dalam Maqa>shid al-Syari>a’ah. Hanya saja perumusan dan penjabarannya secara terperinci dan khusus sesuai situasi, kondisi, dan keadaan anak, masih harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Oleh karena itu, perlu revisi peraturan perundang-undangan tentang HAM melalui undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan turunannya.
Topik Terkait
Referensi Serupa
ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
KASRI
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
ANALISIS PEMIKIRAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH
AHMAD ROZA’I AKBAR, -
RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG SAKSI DALAM TALAK
Joshua Suherman, -
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, -
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah
Hamidah Suriyani, Hamidah
ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3)KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIATENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAIKEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF
M. SUKRI, -
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
KASRI · 2018
ANALISIS PEMIKIRAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH
AHMAD ROZA’I AKBAR, - · 2020
RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG SAKSI DALAM TALAK
Joshua Suherman, - · 2019
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · 2017
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah
Hamidah Suriyani, Hamidah · 2021
ANALISIS TERHADAP PASAL 223 AYAT (3)KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIATENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAIKEABSAHAN DALAM IKRAR WAKAF
M. SUKRI, - · 2020
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
Nurudin · 2014
Literatur Terbaru yang Relevan
ANALISIS PASAL 78 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
KASRI · 2018
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Nasution, Hotmartua · 2019
ANALISIS PEMIKIRAN SATRIA EFFENDI M. ZEIN TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH
AHMAD ROZA’I AKBAR, - · 2020
RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG SAKSI DALAM TALAK
Joshua Suherman, - · 2019
ITSBÂT THALÂQ DI PENGADILAN AGAMA DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa ijtima’ MUI Tahun 2012 )
Hasan Nul Hakim · 2017
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
PANDANGAN ULAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PASAL 1 TENTANG WAKAF BERJANGKA (Study Penelitian Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Tanjung Balai)
DORA, DINI NILVA · 2013
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
Yunia Nurisman, - · 2021